Jakarta – Potensi penutupan Selat Hormuz akibat konflik Iran-Israel menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah strategis menghadapi dampak lonjakan harga minyak dunia yang mungkin terjadi.
Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus, dalam diskusi virtual pada Selasa (1/7/2025), menyatakan bahwa fluktuasi harga energi bisa memicu inflasi di dalam negeri. Ia menekankan pentingnya mekanisme stabilisasi harga energi seperti subsidi sementara atau buffer fund sebagai cara untuk menjaga daya beli masyarakat dan ketahanan fiskal.
“Yang perlu diperhatikan betul adalah bagaimana menjaga stabilitas harga BBM dan LPG. Salah satunya bisa dengan menggunakan buffer fund untuk meredam lonjakan harga global,” kata Heri.
Ia menyarankan pemerintah segera melakukan diversifikasi sumber impor energi dengan menyasar negara-negara yang jauh dari wilayah konflik, seperti Rusia, negara-negara di Afrika Barat, dan Asia Tengah. Kerja sama bilateral jangka panjang dan integrasi dengan negara ASEAN serta Australia juga dinilai penting dalam strategi jangka menengah.
Selain sektor energi, Heri menyoroti potensi dampak konflik terhadap sektor manufaktur dan komoditas. Pemerintah dinilai perlu melakukan pemetaan sektor yang bergantung pada komponen dari Timur Tengah atau yang melalui jalur distribusi seperti Selat Hormuz.
“Diversifikasi rantai pasok dan mendorong investasi di industri hulu sangat diperlukan, termasuk pengembangan bahan bakar alternatif, pupuk, dan barang intermediate,” ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, juga mengakui bahwa dinamika geopolitik global sangat memengaruhi ketersediaan energi. Ia menyebutkan akan segera menggelar rapat dengan PT Pertamina (Persero) untuk merancang langkah-langkah taktis mengamankan pasokan energi nasional.
“Saya besok juga ada rapat dengan Pertamina untuk membahas berbagai langkah taktis dalam menghadapi dinamika global,” ungkap Bahlil.
Ia menambahkan, pemerintah terbuka menjalin kerja sama energi dengan negara mana pun selama kerja sama itu saling menguntungkan dan sejalan dengan prinsip politik bebas aktif Indonesia.
Ancaman terhadap Selat Hormuz menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk mempercepat penguatan ketahanan energi nasional, baik melalui diversifikasi pasokan maupun peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.