Penulis: Ajeng Zahra

Faisal menekankan perlunya survei harga untuk menentukan besaran anggaran bedah rumah. Kemudian, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait perlu melakukan tinjauan kebutuhan masyarakat.

Menurut Andi Faizal, salah satu pasal dalam UU ASN itu mencantumkan penghapusan tenaga honorer pada akhir 2024.

“Program pembentukan perda tidak hanya menjadi acuan bagi pemerintah dan juga DPRD Bontang untuk menyusun produk hukum, dalam melaksanakan pembangunan daerah,” ucapnya.

“Permohonan bantuan itu sebagai langkah untuk meningkatkan mobilitas pengawas sekolah dalam menjalankan tugas,” tutur Faisal.

“Bagaimana mau dapat SLO kalau persoalan limbah masih belum ditindaklanjuti. Yang terganggu bukan hanya pengunjung, melainkan warga juga. Kami kecolongan terhadap pengawasan ini,” ujar Amir.

“Orang tua dan pendidik harus menghilangkan peluang terjadinya kejadian kejahatan pada anak,” ungkap Adrofdita, politikus PKS itu.

“Permohonan bantuan itu sebagai langkah untuk meningkatkan mobilitas pengawas sekolah dalam menjalan tugas,” ujar Faisal.

“Alhamdulillah, aspirasi masyarakat Bontang Barat sudah mulai terealisasi. Beberapa program yang sudah kami laksanakan antara lain pembangunan gapura kembar tiga, lampu penerangan jalan, pelebaran jalan, turap Masjid Al-Ikhlas, perbaikan drainase dan pembuatan plang nama jalan BTN,”

“Seluruh jajaran pemerintah sudah bekerja keras untuk menangani hal ini. Saya rasa perlu diapresiasi juga,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

“Namun masyarakat kan pasti khawatir jika tidak paham dan itu akan memicu kegaduhan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.