Bontang – Komisi I DPRD Bontang saat ini tengah berfokus pada pengentasan stunting. Pasalnya, pada 2024 mendatang pemerintah menekankan prevalensi stunting di setiap daerah turun menjadi 14 persen.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang Raking menilai penanganan masalah stunting perlu dilakukan lebih spesifik agar program yang dijalankan tepat sasaran.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menangani stunting. Penanganan stunting pada tahun ini menurutnya, sudah cukup baik sehingga layak diapresiasi.
“Seluruh jajaran pemerintah sudah bekerja keras untuk menangani hal ini. Saya rasa perlu diapresiasi juga,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Raking memaparkan penanganan itu merujuk pada program yang telah bergulir. Seperti pemberian makanan bergizi tambahan, pembentukan orang tua asuh, bantuan perbaikan tempat tinggal keluarga dengan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan program operasi timbang yang baru berjalan pada Kamis (9/11/2023) lalu.
Dari program-program itu, lanjutnya, terbukti bisa menekan prevalensi stunting di Bontang. Tercatat dari 26 persen pada tahun 2021, turun 5 persen pada 2022.
Oleh karenanya, ia yakin angka itu akan kembali turun pada tahun ini. Meski demikian, ia meminta pemerintah untuk tidak mudah puas dengan hasil yang dicapai saat ini.
la menyarankan pihak-pihak terkait bisa menelurkan pendekatan baru yang sifatnya lebih spesifik dan tepat sasaran, dengan cara klaster melihat sumber masalahnya.
“Persoalan stunting ini jangan hanya diartikan dari pemenuhan makanan bergizi, tetapi faktor lingkungan juga mempengaruhi. Maksud saya didata, dikelompokkan sesuai masalahnya. Saya yakin cara itu efektif,” tuturnya optimis.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Bontang pada 9 November lalu telah menggelar kegiatan operasi timbang serentak di 121 posyandu di 15 kelurahan sebagai upaya validasi data angka stunting di Kota Taman.
Harapannya, dengan kegiatan tersebut dapat memantau perkembangan terkait situasi rawan stunting di masing-masing daerah.