Bontang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengkritisi penerima bantuan bedah rumah yang dianggap tidak sesuai target. Mereka menemukan informasi bahwa rumah yang disewa juga mendapatkan bantuan dari program bedah rumah yang diselenggarakan pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang, saat interupsi pada rapat paripurna (rapur) di Auditorium Tiga Dimensi Jalan Awang Long, Senin (27/11/2023) malam.
“Ada rumah kos menjadi penerima bedah rumah. Ini kan berarti tidak adil,” ungkap Bakhtiar Wakkang yang akrab disapa BW.
Lebih lanjut, ia berharap supaya ke depan dinas terkait bisa lebih selektif dalam memilih siapa saja yang harus dibantu. Jangan sampai salah sasaran.
Dikhawatirkan, yang tujuannya membantu memperbaiki rumah-rumah warga yang memang tidak layak huni, malah ada nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menentukan siapa yang akan dibantu.
“Seharusnya itu datanya dari RT, kemudian kelurahan dan begitu seterusnya supaya bisa lebih akurat dan memang benar yang mendapatkan bantuan itu memang perlu dibantu, bukan rumah kos,” tegasnya
BW pun mengajak Wali Kota Bontang Basri Rase untuk langsung meninjau ke lapangan untuk melihat kondisi wilayah penerima bantuan, agar bantuan yang diberikan on point alias tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut dengan berkordinasi dengan dinas terkait. Dia meminta program bedah rumah diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau perlu, sesuai ajakan, kita akan ke lapangan untuk meninjau langsung,” tutupnya.