Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menyusun langkah awal perencanaan pembangunan tahun 2026. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pagu anggaran awal untuk Rencana Kerja (Renja) 2026 telah dibagikan ke masing-masing perangkat daerah.
Hal ini disampaikan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Hukum Setkab Kukar, Dafip Haryanto, usai menghadiri Forum Lintas Perangkat Daerah di kantor Bappeda Kukar pada Rabu (12/3/2025).
“Untuk sementara, pagu awal untuk Renja 2026 sudah ditentukan oleh Bappeda,” ungkapnya kepada awak media.
Dengan pagu yang telah ditetapkan, Pemkab Kukar mulai mengidentifikasi program dan kegiatan dari masing-masing dinas yang belum terakomodasi dalam perencanaan sebelumnya. Meski demikian, sejumlah subkegiatan yang telah terbukti sebagai prioritas dari tahun 2023 dan 2024 juga akan kembali dimasukkan dalam dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).
“Contohnya di bidang KB, ada subkegiatan prioritas yang dulu sempat berjalan dan akan kami usulkan lagi di RKPD,” jelas Dafip.
Ia menambahkan bahwa usulan tambahan tersebut sangat penting untuk membantu perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Untuk memenuhi target IKU dan SPM dari dinas-dinas tersebut, kami siapkan usulan tambahan yang nantinya akan masuk ke RKPD,” terangnya.
Sebagai informasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur yang mengatur jenis dan kualitas layanan dasar yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sementara itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran capaian kinerja suatu instansi dalam menjalankan program dan mencapai tujuan tertentu.
Adapun RKPD atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan strategis, yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dengan menyusun Renja berdasarkan data dan evaluasi tahun-tahun sebelumnya, Pemkab Kukar berharap pembangunan ke depan bisa lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.