Program-program pelatihan bela negara digalakkan dengan semangat tinggi. Pemerintah mengklaim ini sebagai upaya membangun nasionalisme dan semangat cinta tanah air. Namun kenyataannya, banyak kader alumni pelatihan itu justru menjelma menjadi pion-pion yang bukan membela negara, tapi membela penguasa.
Mereka mulai ikut ramai di media sosial. Mengibarkan jargon nasionalisme. Berteriak soal ancaman terhadap stabilitas. Tapi giliran ada kritik terhadap pemerintah—mereka justru menyerang balik. Bukan dengan argumen, tapi dengan kemarahan, ancaman, dan labelisasi: pengkhianat, radikal, tidak cinta NKRI.
Fenomena ini menyedihkan. Karena sejatinya, bela negara tidak identik dengan membela kebijakan yang keliru. Bela negara bukan soal memuja kekuasaan. Tapi menjaga agar kekuasaan tidak keluar jalur.Ironisnya, banyak dari mereka justru lebih gusar kepada kelompok-kelompok sipil yang bersuara kritis. Mereka tidak risih pada korupsi, kolusi, atau manipulasi. Tapi mereka reaktif jika ada warga mempertanyakan proyek mangkrak, utang negara, atau penyalahgunaan kekuasaan.
Mereka lupa, negara bukan milik pemerintah. Negara adalah milik rakyat. Dan tugas warga negara—termasuk alumni bela negara—adalah mengawal agar negara dijalankan sesuai konstitusi dan amanat rakyat. Bukan menutup mata atas kesewenang-wenangan dengan dalih “demi stabilitas” dan “yang penting guyub”.
Bela negara tidak identik dengan loyalitas buta. Justru dalam banyak kasus, yang paling cinta negara adalah mereka yang berani mengkritik ketika negara diselewengkan oleh elitnya. Kritik bukan bentuk kebencian. Kritik adalah bentuk tertinggi dari kecintaan yang rasional.
Yang menyedihkan, program bela negara ini tak jarang dijalankan dalam atmosfer indoktrinasi. Pesertanya dijejali semangat semu tentang ancaman luar, tanpa diajak berpikir kritis terhadap ancaman dari dalam, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi hukum.
Dalam atmosfer seperti ini, tidak heran jika banyak alumninya menjadi pasukan “buzzer halus”. Tidak dibayar, tapi secara sukarela menyerang oposisi. Tidak ditugaskan secara formal, tapi merasa bertugas atas nama negara—padahal yang dibela bukan negara, melainkan citra pejabat.
Inilah titik krusialnya, ketika negara mulai menyamakan dirinya dengan pemerintah, maka segala bentuk kritik dianggap sebagai ancaman. Dan di sinilah para kader bela negara kehilangan orientasi. Mereka lupa bahwa sumpah mereka adalah untuk republik ini, bukan untuk wajah pemimpinnya.
Bela negara sejati bukan tentang membela simbol, lambang, atau sosok tertentu. Tapi membela nilai. Membela keadilan. Membela konstitusi. Termasuk jika itu berarti berdiri di barisan yang berseberangan dengan kekuasaan yang melenceng.Semoga para “oknum” alumni bela negara segera sadar.
Bahwa keberanian bukan ditunjukkan dengan menyerang lawan politik pemerintah. Tapi dengan menjaga agar negara tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang mereka ikrarkan saat pelatihan dulu.