Jakarta – Badan Penyelenggara (BP) Haji menargetkan distribusi kartu Nusuk bagi jemaah haji Indonesia tahun 2026 dapat dilakukan langsung di bandara dalam negeri sebelum keberangkatan. Upaya ini bertujuan mengurangi antrean panjang di bandara Arab Saudi sekaligus memperlancar proses kedatangan jemaah.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, mengungkapkan pihaknya tengah bernegosiasi dengan sejumlah syarikah atau perusahaan di Arab Saudi. “Kami sedang menego beberapa syarikah. Mungkinkah kartu Nusuk itu dibagikan di bandara Indonesia,” ujarnya dalam tayangan video yang dibagikan Staf Ahli BP Haji, Ichsan Marsa, saat menghadiri Silaturahmi Nasional KBIHU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (20/8/2025).
Menurutnya, langkah ini tidak mudah karena bergantung pada kebijakan otoritas Arab Saudi. Namun, BP Haji tetap berkomitmen memperjuangkannya demi kenyamanan jemaah. “Tentu nggak mudah. Tapi kami berupaya untuk menego dengan mereka,” kata Gus Irfan.
Selain melobi terkait kartu Nusuk, BP Haji juga menargetkan seluruh persiapan haji tahun 2026 dapat rampung sebelum Ramadan. Persiapan itu meliputi pembagian kelompok terbang, penentuan hotel, hingga penempatan armada bus yang akan melayani mobilitas jemaah di Tanah Suci. “Kita berharap menjelang Ramadan semua sudah selesai, baik kelompoknya, hotelnya, maupun busnya,” tambahnya.
Kartu Nusuk merupakan identitas resmi jemaah haji yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Dokumen ini digunakan untuk mengakses berbagai layanan penting selama pelaksanaan ibadah, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga fasilitas kesehatan.
Selama ini, kartu Nusuk dibagikan setelah jemaah tiba di Arab Saudi. Proses tersebut kerap menimbulkan kendala, terutama bagi jemaah yang belum terbiasa dengan sistem administrasi di negara tujuan. Jika wacana distribusi di Indonesia dapat direalisasikan, maka hal ini akan mengurangi potensi hambatan yang sering terjadi di bandara Jeddah maupun Madinah.
Di sisi lain, upaya BP Haji ini juga sejalan dengan rencana besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia. Beberapa kebijakan baru sedang dibahas bersama Arab Saudi, termasuk penyesuaian jadwal keberangkatan dan penyediaan akomodasi khusus bagi jemaah Indonesia.
Dengan target persiapan selesai sebelum Ramadan 2026, BP Haji berharap pelayanan kepada jemaah semakin efektif dan efisien. Pemerintah menegaskan bahwa fokus utama tetap pada kenyamanan dan kelancaran ibadah para jemaah.