Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa lembaganya akan memberikan dukungan kepada pemerintah jika kebijakan efisiensi anggaran negara pada 2026 benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan publik. Hal itu disampaikan usai pertemuan dengan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (25/5/2025).
Menurut Puan, DPR akan meninjau terlebih dahulu postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebelum memberi dukungan menyeluruh. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi anggaran selama itu memang baik untuk rakyat, DPR RI tentu saja akan mendukung,” ujar Puan kepada wartawan. Ia menambahkan, pengawasan akan tetap dilakukan terhadap seluruh program yang masuk dalam struktur APBN tahun mendatang.
Kementerian Keuangan sebelumnya telah memberi sinyal bahwa langkah efisiensi akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa penyusunan APBN 2026 akan berdasarkan evaluasi komprehensif dari kebijakan anggaran tahun berjalan.
“Kami masih akan memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi, dan tentu nanti penyusunan APBN 2026 menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan,” ujar Sri Mulyani saat ditemui setelah Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (20/5/2025).
Efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Instruksi tersebut memerintahkan pemangkasan belanja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp306,69 triliun. Pemangkasan meliputi efisiensi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, serta pengurangan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa penghematan ini bertujuan untuk mengarahkan alokasi anggaran pada program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta peningkatan layanan kesehatan.
“Prinsipnya, efisiensi ini tidak boleh mengganggu program yang memberi dampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
DPR juga akan mengawal proses pembahasan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026. Target tersebut berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Pembahasan antara pemerintah dan DPR dijadwalkan berlangsung pekan depan dengan menyertakan pandangan dari seluruh fraksi.
Dengan komunikasi yang terus dibangun antara lembaga legislatif dan eksekutif, DPR berharap bahwa perencanaan anggaran tahun 2026 akan lebih tepat sasaran dan memperkuat fondasi perekonomian nasional.