Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena kebijakan atau pencapaiannya di sektor energi, melainkan polemik seputar gelar doktornya yang ditangguhkan oleh Universitas Indonesia (UI). Keputusan ini diambil setelah Dewan Guru Besar UI menemukan adanya perlakuan khusus dan konflik kepentingan dalam proses akademiknya.
Kasus ini memunculkan pertanyaan serius tentang integritas pejabat publik dan bagaimana standar akademik bisa dipermainkan demi kepentingan politik atau jabatan. Ketika seorang menteri terlibat dalam pelanggaran etik akademik, dampaknya bukan hanya pada reputasi individu, tetapi juga pada kredibilitas pemerintah secara keseluruhan.
Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi dilema. Jika mempertahankan Bahlil, itu berarti membiarkan preseden buruk tentang standar moral di lingkaran kekuasaannya. Sebaliknya, jika mengambil langkah tegas, ia bisa menunjukkan bahwa pemerintahan ini menjunjung tinggi transparansi dan meritokrasi.
Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Prabowo tampaknya tidak berani memecat Bahlil, dan alasannya bukan sekadar etika atau hukum, melainkan stabilitas politik. Bahlil adalah bagian dari Golkar, partai yang punya sejarah panjang dalam pemerintahan dan telah terbukti piawai dalam memainkan politik kekuasaan. Dalam kabinet yang disusun berdasarkan koalisi besar, Golkar adalah elemen yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Jika Prabowo memecat Bahlil, ia harus siap menghadapi reaksi politik dari Golkar. Partai ini dikenal sebagai kelompok yang pragmatis, tetapi juga penuh dengan kepentingan. Dengan jaringan yang kuat dan peran strategis dalam pemerintahan, mereka bisa membuat kondisi politik menjadi tidak stabil. Bahkan, ada kemungkinan Golkar akan menuntut lebih banyak kompensasi jika salah satu kadernya digeser dari posisi strategis seperti Menteri ESDM.
Di sisi lain, publik juga sudah memahami pola permainan elite Golkar. Partai ini terbiasa dengan manuver politik yang penuh kalkulasi, bahkan jika itu mengorbankan prinsip moral dan integritas. Kasus-kasus manipulasi, korupsi, dan skandal akademik bukan hal baru dalam lingkup elite partai ini. Dan selama stabilitas politik lebih diutamakan dibandingkan integritas pejabat, praktik semacam ini akan terus berlangsung.
Dalam situasi ini, Prabowo berada di persimpangan jalan. Jika ia memilih mempertahankan Bahlil, maka kredibilitas pemerintahannya akan dipertanyakan. Tapi jika ia berani mengambil tindakan tegas, maka ia bisa menciptakan standar baru bagi pejabat publik yang ingin tetap berada dalam lingkaran kekuasaan.
Namun, melihat peta politik saat ini, kemungkinan besar Prabowo akan memilih jalan aman: membiarkan Bahlil tetap bertahan sambil menunggu isu ini mereda dengan sendirinya. Ini adalah kompromi politik klasik yang sering terjadi dalam pemerintahan koalisi.
Pada akhirnya, rakyat membutuhkan lebih dari sekadar pemimpin dengan gelar akademik tinggi. Yang lebih penting adalah pejabat yang memiliki kompetensi nyata, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan akan semakin terkikis, dan itu adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar.