Aceh Utara – Seperti asap yang naik perlahan dari bara yang belum padam, masalah kesehatan mulai menghantui para penyintas banjir di Aceh.
Di tengah tenda-tenda darurat yang berdiri di atas tanah basah, demam, flu, penyakit kulit, hingga ISPA menyelinap menjadi ancaman baru yang tak kalah menekan dibanding derasnya air yang merusak rumah mereka beberapa hari lalu.
Situasi ini muncul setelah rangkaian bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu memukul sejumlah wilayah di Aceh. Pemerintah provinsi menyebut dampak kesehatan kini semakin terlihat di berbagai titik pengungsian, terutama di kawasan terdampak banjir dan longsor.
Minimnya fasilitas kesehatan serta tenaga medis membuat penanganan darurat di lapangan berjalan tersendat, sementara jumlah pengungsi terus bertambah dari hari ke hari.
“Kami sudah mengaktifkan HEOC sebagai pusat operasi darurat kesehatan, dan laporan awal telah masuk melalui Rapid Health Assessment. Namun kondisi di lapangan membutuhkan tambahan tenaga medis,” ujar Juru Bicara Tanggap Darurat Bencana Aceh, Murthalamuddin, pada Minggu (7/12).
Ia menegaskan bahwa dukungan tenaga kesehatan cadangan dari pemerintah pusat menjadi kebutuhan mendesak mengingat beban kerja petugas lokal yang kian berat.
Murthalamuddin menjelaskan bahwa permintaan kepada Kementerian Kesehatan RI untuk menurunkan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) bukan sekadar langkah antisipatif, melainkan upaya menyelamatkan ribuan pengungsi yang rentan terhadap penyakit menular.
TCK sendiri merupakan sumber daya kesehatan yang dimobilisasi khusus ketika daerah terdampak bencana tak mampu lagi mengandalkan fasilitas reguler.
Di lapangan, petugas medis yang ada bekerja dalam tekanan tinggi. Kondisi tenda yang lembap, kurangnya air bersih, hingga terbatasnya pasokan obat-obatan memperburuk risiko penyebaran penyakit. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling cepat menunjukkan gejala sakit, terutama infeksi pernapasan.
“Kami berharap tenaga tambahan dari pusat dapat memperkuat layanan evakuasi medis serta meningkatkan pelayanan kesehatan di pos-pos pengungsian,” tambah Murthala, menyoroti meningkatnya kasus penyakit berisiko sejak masa tanggap darurat dimulai.
Beberapa laporan dari desa-desa terdampak menyebut antrean panjang terjadi di pos kesehatan darurat, sementara sebagian pengungsi terpaksa menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pemeriksaan sederhana. Kondisi ini dikhawatirkan memicu gelombang penyakit yang lebih luas bila tidak segera tertangani.
Dengan sistem kesehatan daerah yang berada pada titik kritis, permintaan dukungan tambahan menjadi sinyal bahwa pemulihan Aceh tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat. Pemerintah daerah berharap kehadiran TCK dapat menjadi langkah awal meredam krisis kesehatan yang mulai meruncing.
Pada akhirnya, ancaman penyakit pascabencana ini menjadi pengingat bahwa badai tidak selalu datang dari langit. Terkadang, ia hadir dari dalam tenda pengungsian diam-diam, tetapi mematikan.