Bengkulu – Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus menggenjot pengerukan Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, guna mengatasi hambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sempat menyebabkan antrean panjang di SPBU wilayah Bengkulu Utara. Operasional pelabuhan ini ditargetkan kembali berjalan normal mulai awal Juli 2025.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, mengatakan bahwa pengerukan alur pelayaran tahap pertama akan selesai akhir Juni. Proses ini menjadi kunci agar kapal tanker Pertamina dapat kembali bersandar dan menyalurkan BBM secara efisien.
“Kami berharap awal bulan Juli ini operasional Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu bisa dilaksanakan,” ujar Masyhud dalam keterangan pers di Jakarta, Ahad (29/6/2025).
Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pulau Baai terus melakukan percepatan pengerjaan dan pengawasan proyek ini. Salah satu fokusnya adalah menjamin kelaiklautan kapal serta kesiapan infrastruktur pelabuhan untuk memulai kembali aktivitas bongkar muat BBM.
Gangguan distribusi BBM terjadi akibat pendangkalan alur pelayaran, yang membuat kapal pengangkut tidak bisa bersandar dengan aman. Akibatnya, pada Jumat (27/6/2025) lalu, masyarakat Bengkulu Utara mengalami antrean panjang di sejumlah SPBU. BBM jenis Pertalite, Bio Solar, Pertamax, dan Dexlite dilaporkan sulit didapat, dan beberapa di antaranya diduga sudah habis.
Di tengah kondisi ini, harga BBM di tingkat pengecer melonjak. Pertamax, misalnya, dijual dengan harga Rp15 ribu hingga Rp17 ribu per liter, meskipun harga resmi per Juni 2025 turun menjadi Rp12.100 per liter.
“Pemeriksaan kelaiklautan kapal akan terus dilakukan guna menjamin keselamatan dan keamanan kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran ke luar dan masuk Pelabuhan Pulau Baai,” lanjut Masyhud.
Pemerintah daerah dan pusat diimbau untuk terus bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan ini. Masyhud juga menekankan pentingnya menjaga suplai logistik ke daerah terpencil seperti Kecamatan Pulau Enggano, yang kini masih bergantung pada pasokan BBM dan bahan pokok hingga akhir Juli 2025.
Dengan pengerukan yang ditargetkan selesai tepat waktu, diharapkan distribusi energi kembali stabil dan harga BBM di pasaran tidak lagi merugikan masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat infrastruktur pelabuhan sebagai titik penting dalam rantai pasok nasional, khususnya untuk daerah yang sulit dijangkau.