Jakarta – Langkah besar tengah diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sektor keuangan mikro. Senin (25/11/2024), di Jakarta Selatan, roadmap pengembangan dan penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 2024—2028 resmi diluncurkan. Namun, perhatian kini tertuju pada Peraturan OJK (POJK) yang dijanjikan segera diterbitkan.
Peluncuran roadmap ini menjadi momen penting setelah 11 tahun berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyebut langkah ini sebagai respons terhadap lahirnya UU P2SK pada Januari 2023.
“Penerbitan POJK ini adalah amanah UU P2SK untuk memperjelas pengaturan di sektor LKM,” ungkap Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK.
POJK yang akan diterbitkan ini bertujuan memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk industri LKM. Isinya mencakup perizinan, pengawasan, pembinaan, serta skala usaha dari kecil hingga besar. Selain itu, ada pula panduan mengenai penilaian kualitas pinjaman dan kesehatan keuangan.
“POJK ini mengatur aspek perizinan usaha, termasuk kategorisasi skala kecil, menengah, besar, hingga standar industri yang berlaku,” jelas Agusman.
Ia menambahkan, regulasi ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan LKM sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen.
LKM memainkan peran penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan data OJK, saat ini terdapat 253 LKM di Indonesia, terdiri atas 174 LKM konvensional dan 79 LKM syariah. Total aset yang dikelola mencapai Rp1,64 triliun, tumbuh 9,73 persen dibanding tahun lalu.
“Dengan roadmap dan POJK ini, kami harapkan LKM semakin berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Agusman optimistis.
Langkah OJK ini menjadi penanda penting untuk mendorong ekonomi inklusif melalui penguatan industri keuangan mikro. Semua pihak kini menunggu bagaimana POJK ini akan membawa LKM ke arah yang lebih modern dan adaptif.