Jakarta – Pemerintah melakukan koreksi pada Anggaran Pendidikan dalam RAPBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa alokasi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diturunkan dari 44 persen menjadi 29 persen dari total Anggaran Pendidikan sebesar Rp757,8 triliun. Meski porsinya berkurang, total dana MBG tetap mencapai Rp335 triliun, dengan sebagian diambil dari pos kesehatan, ekonomi, dan cadangan anggaran negara.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari total Rp335 triliun, hanya Rp223,6 triliun yang dikategorikan sebagai Anggaran Pendidikan karena ditujukan langsung kepada siswa. Sementara itu, Rp24,7 triliun dialokasikan pada Anggaran Kesehatan untuk ibu hamil dan anak usia dini, Rp19,7 triliun masuk ke fungsi ekonomi, dan Rp67 triliun ditempatkan sebagai cadangan.
“Alokasi anggaran MBG Rp335 triliun tidak seluruhnya masuk kategori pendidikan. Penerima manfaat siswa hanya Rp223,6 triliun. Sisanya dialokasikan sesuai fungsi lain, seperti kesehatan, ekonomi, dan cadangan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (22/8/2025).
Dengan koreksi ini, total anggaran pendidikan bagi penerima manfaat siswa dan mahasiswa turun dari Rp401,5 triliun menjadi Rp301,2 triliun. Rinciannya mencakup Rp17,2 triliun untuk Bidikmisi/KIP Kuliah, Rp25 triliun untuk beasiswa LPDP, Rp15,5 triliun untuk Program Indonesia Pintar (PIP), dan Rp223 triliun untuk program MBG yang menjangkau 82,9 juta orang.
Sementara itu, alokasi untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan justru mengalami kenaikan signifikan. Dari sebelumnya Rp178,7 triliun, anggaran melonjak menjadi Rp274,7 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik yang naik menjadi Rp120,3 triliun dari sebelumnya Rp82,9 triliun. TPG Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) juga meningkat tipis dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun.
Untuk detailnya, anggaran mencakup TPG Non PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, TPG ASND Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru, TPD Non PNS Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen, serta TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp120,3 triliun.
Adapun anggaran pendidikan dengan penerima manfaat sekolah dan kampus tetap berada pada Rp150,1 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp54,3 triliun bagi 53,6 juta siswa, BOP PAUD Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi madrasah dan sekolah Rp22,5 triliun, BOPTN Rp9,4 triliun untuk 201 perguruan tinggi negeri, serta pembangunan sekolah unggulan Rp3 triliun di sembilan lokasi.
Dengan perubahan ini, APBN 2026 menekankan keseimbangan antara pemenuhan gizi siswa dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, meski alokasi untuk siswa dan mahasiswa mengalami penurunan cukup signifikan.