Jakarta – Bank Dunia atau World Bank baru-baru ini mengganti cara menghitung Purchasing Power Parity (PPP), yaitu ukuran paritas daya beli. Lembaga internasional ini meninggalkan referensi sebelumnya yang digunakan pada tahun 2011 dan beralih ke referensi terbaru yang digunakan pada tahun 2017.
Perubahan ini dirasakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merugikan Indonesia. Oleh sebab itu, dirinya melayangkan protes mengenai perhitungan garis kemiskinan kepada Bank Dunia.
Sri Mulyani berargumen perhitungan Bank Dunia tidak bisa seketika digunakan di Tanah Air karena, salah satunya masing-masing wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Sehingga, pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda dan tak cocok hanya diukur dari sisi pendapatannya.
“Karena bahkan saat anda berpergian saat Ramadhan, mudik Lebaran, seperti saya ke Semarang dan berkeliling menikmati restoran lokal, harganya sangat murah, ini di Semarang salah satu kota besar. Jika ke tempat yang lebih rendah akan lebih murah,” tegasnya dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di Jakarta, dikutip Jumat (12/5/2023).
Atas perubahan perhitungan PPP ini, Sri Mulyani juga khawatir 40% masyarakat Indonesia jatuh miskin seketika. Adapun, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada 2022 sebanyak 275 juta orang. Jika 40% tergolong miskin, maka jumlahnya sebanyak 110 juta orang.
“Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) mengatakan dalam pidatonya, ketika anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol, tapi garis kemiskinan anda adalah US$ 1,9, anda harus gunakan US$ 3. Seketika 40% kita semua menjadi miskin,” kata Sri Mulyani.
Tim Riset CNBC Indonesia menelusuri hal ini dan menemukan bahwa Bank Dunia memang telah mengubah ukuran PPP yang baru sebagai acuan untuk menentukan jumlah masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem atau miskin saja. Ukuran ini telah diadopsi sejak 2022 melalui angka PPP 2017 dari sebelumnya PPP 2011.
Pada basis perhitungan baru, Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan ekstrem menjadi US$ 2,15 per orang per hari atau Rp 32.745 per hari (kurs Rp 15.230 per US$). Sebelumnya, garis kemiskinan ekstrem ada di angka US$ 1,90.
Sementara itu, batas kelas penghasilan menengah ke bawah dinaikkan menjadi US$ 3,65 atau Rp 55.590 per orang per hari dari sebelumnya US$ 3,20 atau Rp 48.740. Adapun, batas kelas berpenghasilan menengah ke atas menjadi US$ 6,85 atau Rp 104.325 per hari dari sebelumnya US$ 5,50 atau Rp 83.675 per hari.
Adapun, perhitungan baru Bank Dunia tidak terlalu berdampak kepada jumlah masyarakat miskin ekstrem di Asia, termasuk Indonesia. Sebab, jumlah warga miskin yang masuk kategori ekstrim di mana PPP nya di bawah US$ 2,15 sudah sangat kecil.
Namun, ketentuan baru mengenai batas kelas menengah langsung berdampak signifikan terhadap jumlah mereka yang turun kelas. Setidaknya ada 33 juta warga Asia yang turun kelas akibat ketentuan baru. Indonesia dan China menjadi negara dengan penurunan kelas menengah terbanyak
Sementara itu, dari hitungan baru Bank Dunia, setidaknya ada 13 juta warga Indonesia yang turun kelas dari kelas berpenghasilan menengah ke bawah ke kelompok miskin. Jumlah warga miskin Indonesia meningkat menjadi 67 juta berdasarkan PPP 2017 dari 54 juta menurut PPP 2011.
Jika menggunakan batas kelas menengah ke atas, maka jumlah warga miskin Indonesia akan bertambah 27 juta menjadi 168 juta. Jumlah warga miskin di China bertambah 115 juta menjadi 348 juta.