Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR, Maman Imanul Haq, menilai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus menjadi fondasi utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar benar-benar tepat sasaran. Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa 28 ribu karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 6 ribu eksekutif menerima bansos.
“Kami berharap ke depan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran. DTSEN harus menjadi acuan agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke pihak yang tidak layak menerima,” kata Maman, Senin (11/8/2025).
Temuan PPATK didapat setelah enam bulan menganalisis 10 juta rekening penerima bansos. Selain pegawai BUMN, PPATK juga menemukan 7.479 dokter terdata sebagai penerima bansos. Maman menilai, kondisi ini memperlihatkan perlunya validasi ulang secara menyeluruh, mengingat karyawan BUMN umumnya memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai.
“Jika mereka menerima bansos, perlu dipastikan apakah memang berhak atau ini akibat kesalahan data. Validasi ulang mutlak dilakukan,” ujarnya.
PPATK sebelumnya mengungkap data profesi penerima bansos didapat dari informasi awal yang disampaikan ke bank saat pembukaan rekening. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya tengah menelusuri temuan ini bersama PPATK dan otoritas terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurut Saifullah, proses verifikasi akan dilakukan secara hati-hati agar tidak ada bantuan yang jatuh ke pihak yang tidak berhak. “Jika terbukti tidak layak, rekening akan diblokir dan bantuan dialihkan ke penerima yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Kasus salah sasaran ini juga memicu sorotan publik karena berpotensi menyalahi tujuan utama bansos, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. DPR mengingatkan pemerintah bahwa transparansi dan pembaruan data adalah kunci agar kebijakan sosial tepat sasaran.