Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan alokasi anggaran pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp185 triliun. Dana tersebut disiapkan untuk mendukung strategi pertahanan semesta, termasuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Sri Mulyani menyampaikan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk perawatan kapal perang, kapal angkatan laut, serta alat peluncur milik TNI. Selain itu, anggaran juga mencakup pengadaan pesawat baru, penggantian armada lama, serta penambahan batalyon dan komando daerah militer (kodam). “Pertahanan semesta sudah disampaikan Bapak Presiden, anggaran untuk bidang pertahanan sebesar Rp185 triliun. Digunakan untuk perawatan, pengadaan pesawat dan penggantian pesawat atau alutsista lainnya, termasuk penambahan batalyon dan kodam,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Tak hanya sektor pertahanan, pemerintah juga menyiapkan Rp179,4 triliun untuk bidang ketertiban dan keamanan. Alokasi ini diberikan kepada Polri, BNN, dan BIN guna mendukung pengamanan perbatasan, perawatan peralatan khusus, serta tugas operasional lembaga tersebut. Dana itu juga ditujukan untuk upaya pencegahan terorisme, kejahatan siber, penyelundupan, dan perdagangan manusia.
Di bidang hukum, pemerintah mengalokasikan Rp60,4 triliun. Anggaran ini diperuntukkan bagi kejaksaan, peradilan, dan institusi terkait penegakan hukum. Fokus penggunaan meliputi penanganan tindak pidana umum, khusus, peradilan tata usaha negara (PTUN), hingga penindakan korupsi, pencucian uang, dan kasus narkotika.
Menurut Sri Mulyani, alokasi anggaran besar untuk sektor pertahanan, keamanan, dan hukum merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas negara. Ia menekankan bahwa investasi di bidang ini tidak hanya untuk penguatan alutsista, tetapi juga untuk menjamin keamanan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional.
Dengan penetapan RAPBN 2026, pemerintah berharap struktur anggaran yang lebih besar pada sektor strategis ini dapat menjawab tantangan geopolitik, ancaman nontradisional, serta kebutuhan modernisasi pertahanan Indonesia di masa depan.