Samarinda – Ketika akses pendidikan negeri masih terbatas, harapan warga Rapak Dalam, khususnya di RT-3, Samarinda Seberang, pun semakin kuat.
Dalam pertemuan reses yang digelar Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, masyarakat kembali mengungkapkan keluhan mereka terkait terbatasnya pilihan sekolah negeri di wilayah tersebut.
Pada kesempatan yang berlangsung pada Rabu, (6/11/2024), Andi Satya menampung aspirasi warga yang menginginkan keberadaan SMA Negeri lebih dekat, salah satunya dengan mengembalikan SMAN-10 ke lokasi asalnya.
Meskipun terdapat SMAN 4 Samarinda yang cukup dekat, warga merasa satu-satunya sekolah negeri di sekitar mereka tidak cukup untuk menampung jumlah pelajar yang terus berkembang.
“Sistem zonasi bertujuan agar anak-anak bisa sekolah di dekat rumah, tapi kenyataannya, dengan sekolah negeri yang terbatas, itu menjadi tantangan besar bagi kami. SMAN 10 yang dulu berada di sini, jika dikembalikan, akan memberikan pilihan lebih banyak bagi anak-anak di Rapak Dalam dan sekitarnya,” ujar Andi Satya, yang turut menyoroti pentingnya pemulihan SMAN-10 di lokasi semula.
Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah, meski dirancang untuk menyederhanakan akses pendidikan, kini menghadapi hambatan di daerah-daerah dengan jumlah sekolah negeri yang minim.
Warga Rapak Dalam merasa sistem ini belum efektif karena tingginya persaingan untuk masuk ke SMAN 4 yang ada, sementara kebutuhan akan pendidikan yang terjangkau semakin mendesak.
“Kalau SMAN-10 dipindahkan dan tidak ada pilihan lain, sistem zonasi malah tidak bisa diandalkan. Kami hanya ingin anak-anak kami mendapatkan pendidikan yang dekat dan merata. Harapan kami sederhana, bisa masuk sekolah negeri dengan mudah,” tegas Andi Satya.
Masyarakat berharap pemerintah dapat mendengar dan memenuhi harapan mereka, agar pendidikan di Kalimantan Timur bisa lebih merata. Mereka ingin agar pemerintah segera memperhatikan kurangnya sekolah negeri di daerah seperti Rapak Dalam.
“Mari bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih baik untuk masa depan anak-anak kita. Kami berharap aspirasi ini tidak hanya menjadi harapan, tetapi bisa terwujud menjadi kenyataan,” ujar Andi Satya, menutup diskusi reses dengan penuh harapan.
Dengan demikian, keluhan masyarakat ini menggarisbawahi perlunya evaluasi terhadap kebijakan sistem zonasi, khususnya di daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai.