Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono menyebutkan bahwa realisasi anggaran untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kaltim masih berada di bawah 60 persen, termasuk dalam sektor industri, pangan, dan sektor lainnya.
“Saat rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” ucapnya saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (3/11/2023).
“Sebab 60 persen itu masih sangat rendah terlebih ini sudah bulan sebelas,” sambungnya.
Sapto tegaskan UMKM harus sinkron dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jangan sampai alokasi anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pembinaan UMKM sebesar jadi tidak on point
Ia mengingatkan data UMKM harus dicek keberadaannya, apakah benar-benar ada atau tidak.
“Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos, harus dilihat keberadaan fisik usaha nya. Hal itu yang harus diverifikasi,” katanya.
Sapto yang merupakan legislator daerah pemilihan Samarinda itu mengungkapkan bahwa Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan secara utuh rencana kerja mereka untuk tahun 2024.
Lebih lanjut, Ia mengetahui salah satu program yang akan dilakukan adalah membangun food station dan melakukan digitalisasi UMKM seluruh Kaltim.
“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokal oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” imbuhnya.
Menurut politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu, serapan anggaran UMKM masih terbilang jauh dari target. Ia berharap ada penjelasan dari Disperindagkop Kaltim terkait kendala yang dihadapi.
“Masalahnya di mana, apakah ternyata SDMnya? Ini harus dicari masalahnya,” tuturnya.
Sapto menyarankan kepada Disperindagkop Kaltim agar memaksimalkan program supaya penyerapan anggarannya terserap untuk peningkatan kapasitas UMKM bisa dimulai dari pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, hingga pemasaran.
“Keberadaan UMKM sangat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM macet, maka dampaknya kepada negara yang akan mengalami kemerosotan ekonomi,” tandasnya.