Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun dari APBN untuk pembangunan tahap kedua Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk gedung DPR, MPR, dan Mahkamah Agung.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut pembangunan tahap kedua bertujuan mendukung visi Prabowo menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.
“Kami akan menyelesaikan kompleks legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukungnya. Ini termasuk akses menuju wilayah perencanaan (WP) 2,” ujar Basuki, Kamis (23/01/2025).
Selain itu, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk memelihara fasilitas yang telah selesai dan mengelola prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Basuki menjelaskan bahwa Otorita IKN juga mengelola program Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp60,93 triliun, yang mencakup pembangunan apartemen, rumah tapak, serta fasilitas utilitas dan jalan sepanjang 138,6 km.
Deputi Sarana dan Prasarana OIKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menegaskan bahwa anggaran ini cukup untuk memastikan fungsi utama ibu kota baru.
“Ibu kota politik harus lengkap dengan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Target kami, seluruh infrastruktur utama selesai dan berfungsi pada 2028,” katanya.
Namun, meskipun anggaran besar telah dialokasikan, ekonom CELIOS, Nailul Huda, menilai keberlanjutan proyek ini perlu dievaluasi.
“Dana APBN hanya mencakup 20 persen dari kebutuhan total Rp466 triliun. Sisanya bergantung pada investor yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi,” kata Huda.
Ia juga menyoroti risiko IKN menjadi “Hambalang versi lebih besar” jika pembiayaan dan pelibatan swasta tidak dikelola dengan baik.
“Banyak investor domestik yang hanya masuk karena tekanan atau imbal hasil proyek strategis, bukan karena perhitungan keuntungan jangka panjang,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan IKN menjadi simbol tata pemerintahan demokratis dan modern. Namun, keberlanjutan proyek ini tetap menjadi tantangan, terutama dalam menjaga anggaran negara agar tidak terbebani proyek ambisius lainnya, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga memerlukan dana besar dari APBN.
Dengan berbagai tekanan anggaran dan ekspektasi tinggi, Presiden Prabowo diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara visi pembangunan IKN dan prioritas lain yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.