Tasikmalaya – Akses yang sulit, cuaca yang tak menentu, dan medan yang menantang. Itulah tiga kata yang merangkum tantangan KPU Kabupaten Tasikmalaya dalam menyiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tinggal menghitung hari. Tiga desa—Ciheuras, Pameutingan, dan Parentas—menjadi sorotan karena membutuhkan perhatian ekstra dalam distribusi logistik.
Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami, menyebut bahwa wilayah tersebut tersebar di dua kecamatan berbeda: Cipatujah dan Cigalontang. Ketiganya masuk kategori daerah sulit dijangkau jika hujan turun deras.
“TPS ada beberapa titik lokasi yang jika hujan harus disiapkan kendaraan roda dua agar logistik bisa sampai tanpa hambatan cuaca,” kata Ami saat menghadiri apel pasukan di Lapangan SOR Mangunreja, Rabu (16/4/2025).
Distribusi logistik dari PPK ke TPS di kawasan tersebut tidak bisa mengandalkan kendaraan besar. Jalan sempit dan licin, belum lagi tanjakan curam yang bisa berubah jadi aliran lumpur jika diguyur hujan, membuat pilihan terbaik adalah motor trail atau kendaraan 4×4 dengan awak yang memahami medan.
Menurut Ami, proses ini sudah dipetakan sejak awal. Koordinasi telah dijalin dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, desa, serta aparat keamanan di lapangan.
“Petugas di lapangan sudah terbiasa dan tahu karakteristik medan. Koordinasi dengan TNI, Polri, hingga Linmas sudah kami lakukan,” ujarnya.
Distribusi logistik bukan sekadar memindahkan kotak suara dan perlengkapan pencoblosan. Ia adalah urat nadi dari kepercayaan publik terhadap demokrasi. Bila terlambat, suara bisa batal. Bila hilang, kecurigaan akan muncul. Bila salah sasaran, stabilitas bisa terganggu.
Oleh karena itu, KPU menempatkan prioritas tinggi pada ketepatan waktu dan keamanan logistik, terlebih di titik-titik sulit seperti Desa Ciheuras (Kampung Cianggar), Desa Pameutingan di Cipatujah, dan Desa Parentas (Kampung Buligir) di Cigalontang.
Masyarakat di kawasan ini pun sudah terbiasa dengan keterbatasan. Namun mereka tak ingin hak suaranya terganjal hanya karena letak geografis.
“Kalau musim hujan, jalan tanah jadi licin sekali. Tapi kami siap bantu kalau diperlukan. Yang penting bisa nyoblos,” kata Eman (52), warga Kampung Buligir, dengan nada optimis.
Persoalan distribusi logistik tak hanya soal fisik medan. Di beberapa lokasi, masalah jaringan komunikasi juga masih jadi tantangan. Daerah seperti Salopa dan Cipatujah dikenal memiliki blank spot sinyal, yang bisa mengganggu proses pelaporan real-time pada hari pemungutan suara.
Meski begitu, KPU menegaskan pihaknya sudah menyiapkan skenario alternatif, termasuk memindahkan lokasi TPS bila diperlukan dan menggunakan metode pelaporan manual.
“Blank spot memang masih ada, tapi ini sudah kami antisipasi. Lokasi TPS bisa disesuaikan. Pengalaman pemungutan suara sebelumnya juga membantu,” ujar Ami.
KPU juga telah menginstruksikan agar semua TPS siap sehari sebelum hari H. Petugas KPPS akan mulai mendirikan TPS dan menerima logistik dari PPS pada Jumat, 18 April 2025.
“Kita targetkan semua TPS siap pada H-1. Jadi saat hari pencoblosan, semuanya tinggal fokus pada pelaksanaan,” tambahnya.
Pemilu ulang kali ini bukan hanya ajang pengulangan. Ia juga ajang pembuktian. Setelah Pilkada 2024 dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran, PSU menjadi panggung untuk mengembalikan marwah demokrasi di Tasikmalaya.
Tiga desa ini, meski terpencil, menjadi titik penting dalam ekosistem PSU. Jika logistik berhasil tiba tepat waktu dan pemungutan suara berjalan lancar, maka publik bisa yakin bahwa semua suara memiliki tempat yang sama dalam penentuan masa depan daerah.
Namun, bila ada satu TPS tertunda, apalagi sampai batal, dampaknya bisa luas. Tak hanya menurunkan kepercayaan publik, tapi juga memunculkan ruang bagi konflik.
“Makanya kami terus monitor ketat perkembangan di lapangan. Setiap kendala harus cepat diatasi,” kata Ami.
PSU bukan hanya urusan kotak suara. Ini tentang hak, martabat, dan kepercayaan. Bahkan di desa yang terpencil, warga punya harapan bahwa satu suara mereka akan mengubah sesuatu.
Maka dari itu, langkah KPU untuk memberi perhatian khusus pada tiga desa ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kejelian memetakan risiko dan kesiapan logistik menjadi penentu kesuksesan PSU secara keseluruhan.
“Kami ingin memastikan tak ada satu pun warga Tasikmalaya yang kehilangan haknya karena alasan teknis,” tegas Ami.