Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Pemkab Sampang Siapkan Insentif Rp1,8 Miliar bagi 1.200 Guru TK

BMKG Peringatkan Hujan Sangat Lebat, Tasikmalaya Siaga Longsor

Kebakaran Permukiman Badui, 36 Rumah Akan Dibangun Sesuai Adat

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Minggu, 22 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Warga Beralih ke Damkar, Wakapolri Akui Layanan Polisi Lamban

Fenomena meningkatnya laporan ke Damkar menjadi cermin keras soal kecepatan respons aparat.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati18 November 2025 Politik
Warga Beralih ke Damkar, Wakapolri Akui Layanan Polisi Lamban
Personel Pemadam Kebakaran (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Gelombang keluhan publik tentang lambatnya respons polisi kembali mencuat, bak gema yang terus memantul tanpa jawaban memuaskan. Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa (18/11/2025), Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo secara terbuka mengakui bahwa layanan kepolisian memang tertinggal dalam hal kecepatan respons. Situasi inilah yang mendorong sebagian warga lebih memilih menghubungi pemadam kebakaran ketimbang kepolisian ketika membutuhkan pertolongan cepat.

Pada kesempatan itu, Dedi memaparkan bahwa Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) masih berada di atas standar Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mensyaratkan waktu tanggap maksimal sepuluh menit. Menurutnya, ketertinggalan ini menjadi alasan kuat munculnya fenomena peralihan pelaporan ke Damkar yang dinilai “datang lebih dulu saat detik-detik genting”.

“Di bidang SPKT dalam laporan masyarakat lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit, ini juga harus kami perbaiki,” ujar Dedi dalam rapat tersebut.

Ia melanjutkan bahwa layanan hotline kepolisian 110 belum mampu mengimbangi kecepatan yang diberikan Damkar. Warga akhirnya merasa lebih aman melapor ke petugas pemadam yang dinilai lebih responsif di segala situasi.

Baca Juga:
  • Penangguhan Tak Cukup, Jatam Desak UI Cabut Gelar Doktor Bahlil
  • Indikator: Debat Cawapres, ⁠Mayoritas Publik Unggulkan Gibran
  • Debat Pilkada Kaltim Diwarnai Ketegangan antara Hadi Mulyadi dan Moderator
  • Istana Belum Pastikan Reshuffle Usai OTT Wamenaker Noel

“Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110, ya saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar,” ungkapnya.

Dedi memastikan Polri tengah menyiapkan langkah pembenahan besar untuk menurunkan waktu respons menjadi kurang dari sepuluh menit. Perbaikan sistem, peningkatan personel, dan optimalisasi teknologi menjadi fokus perombakan.

“Karena Damkar quick responsenya cepat dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspons di bawah 10 menit,” tegasnya.

Tak hanya persoalan respons, Dedi juga memaparkan catatan merah kinerja Polri dalam aspek penegakan hukum (gakkum) dan pelayanan publik. Melalui kerja sama dengan Litbang Kompas, Polri menilai tiga aspek penting: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), gakkum, dan pelayanan publik. Ia menyebut hanya sektor harkamtibmas yang meraih apresiasi positif publik.

Artikel Terkait:
  • KKP Tegaskan Empat Pulau di Anambas Tidak Bisa Dijual
  • Unggul Quick Count, Rudy-Seno Tegaskan Lagi Janjinya untuk Masyarakat Kaltim
  • MK Tolak Gugatan Isran-Hadi, Pilgub Kaltim Berakhir Tanpa Sengketa
  • Petahana Akui Pembangunan Jalan di Kaltim 80 Persen, Jospol Akan Tuntaskan 100 Persen

“Harkamtibmas mendapatkan poin yang cukup bagus, artinya respons positif dari masyarakat terkait tugas pokok Polri di bidang harkamtibmas,” kata Dedi.

Namun, dua sektor lain masih membutuhkan perhatian serius. Dedi menekankan pentingnya evaluasi berkala agar Polri bisa kembali meraih kepercayaan publik yang sempat melorot.

“Gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Ini di bulan Februari, Maret, April kita sudah menemukan hal tersebut. Inilah langkah-langkah ini harus segera kita perbaiki,” ujarnya.

Dengan berbagai sorotan tersebut, komitmen Polri untuk mempercepat respons dan memperbaiki kualitas layanan kini menjadi penentu utama untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya tuntutan zaman.

Jangan Lewatkan:
  • Prabowo Instruksikan DPR Hentikan Tunjangan dan Kunker Luar Negeri
  • Hasto Jadi Tersangka, Foto Hilang dari Website PDIP
  • Gerindra Target Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji: Minimal 12 Kursi
  • Anies Baswedan Kritik Kebijakan Subsidi Mobil Listrik
Damkar Komisi III DPR Polri Respons Cepat Wakapolri
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleKemenhaj Pastikan Asrama Haji Siap Sambut Musim 2026
Next Article MK Batalkan Aturan HGU IKN, Investor Mulai Angkat Kaki

Informasi lainnya

MPR Bentuk Tiga Tim Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran

21 November 2026

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Kekayaan Tak Wajar Tak Masuk Pengaturan

19 November 2026

Viral Tahanan Narkoba Makan Bareng Polisi di Restoran Medan, Propam Turun Tangan

18 November 2026

Usia Capres 19 Tahun Digugat ke MK, Ini Alasannya

18 November 2026

DPR Desak Istana Bersihkan Orang Dekat Listyo Sigit

18 November 2026

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

17 November 2026
Paling Sering Dibaca

Raqsat al-Batriq, Tarian Pinguin yang Bikin Pesta Makin Meriah

Happy Ericka

Jaga Kolesterol saat Lebaran dengan Cara Sehat Ini

Daily Tips Ericka

Toyota Akui Data Kendaraan 2,15 Juta Pelanggan Bocor

Techno Dexpert Corp

Asal Usul Istilah “Pedagang Kaki Lima”

Travel Assyifa

Populer, Bukan Baik: Demokrasi yang Terjebak

Editorial Udex Mundzir
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Terungkap, Pemilik Modal di Balik Hibisc Fantasy Puncak

Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama, Dua Penggugat UU yang Berulang Kali ke MK

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Produk Dapur Terlaris Perlengkapan Pramuka Lengkap Buku Anak Islami Murah
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi