Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk merombak jajaran kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. Penegasan itu disampaikan dengan lugas dalam pertemuan resmi di Istana pada 7 Agustus 2025. Ia menyebut bahwa para menterinya bekerja dengan baik, solid, dan produktif.
Pernyataan ini muncul di tengah menguatnya spekulasi publik bahwa reshuffle sudah mendekat, terutama karena tekanan dari sejumlah kelompok politik yang menilai beberapa pos kementerian masih diisi oleh figur yang tidak sejalan dengan visi kepemimpinan Prabowo.
Tetapi publik bukan hanya menilai performa teknis para menteri. Yang lebih mendalam adalah persoalan legitimasi arah pemerintahan. Apakah Presiden Prabowo benar-benar sudah mengambil kendali politik penuh, atau masih berada di bawah bayang-bayang warisan Jokowi?
Pernyataan Prabowo yang menyebut bahwa kinerja kabinet “mendekati sempurna” bukan hanya terasa berlebihan, tetapi juga menunjukkan bahwa ia masih enggan mengambil langkah korektif terhadap struktur kekuasaan yang dibentuk sebelum dirinya menjabat.
Tidak bisa dimungkiri bahwa banyak posisi strategis di kabinet saat ini masih diisi oleh orang-orang yang secara politis merupakan titipan kekuatan lama. Mereka bukan bagian dari koalisi yang memenangkan Prabowo dalam Pilpres 2024, tetapi masih memegang posisi penting seolah-olah tidak pernah terjadi pergantian kekuasaan.
Inilah titik persoalan yang sesungguhnya. Bukan soal reshuffle sebagai simbol, tapi soal keberanian mengambil keputusan strategis untuk memutus ketergantungan terhadap figur lama yang pengaruhnya masih membayangi pemerintahan.
Ketika Prabowo menyebut bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi tetapi tidak cukup alasan untuk melakukan reshuffle, itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa dirinya lebih mengutamakan harmoni elite dibanding kemauan rakyat.
Padahal, dalam konteks demokrasi, kehendak publik semestinya menjadi kompas utama. Dan kehendak itu sudah cukup jelas sejak pemilu lalu: rakyat ingin arah baru, bukan sekadar kesinambungan tanpa evaluasi.
Dengan tidak melakukan reshuffle, Prabowo memberi kesan bahwa ia memilih kenyamanan politik di atas reformasi struktural. Ia tampak belum siap mengambil risiko politik dengan menyingkirkan menteri yang tidak lagi relevan atau bahkan kontraproduktif dengan agenda pemerintahannya sendiri.
Ketegasan yang diucapkan belum tentu berarti keberanian. Dalam politik, ada kalanya ketegasan justru menjadi alat untuk menolak tanggung jawab.
Jika Presiden Prabowo benar-benar percaya bahwa kepemimpinannya harus berdiri di atas pondasi yang kokoh, maka ia tidak boleh terus bergantung pada arsitektur kekuasaan yang disusun oleh pendahulunya. Setiap pemimpin yang ingin menciptakan legacy sendiri, harus mulai dari keberanian memutus mata rantai ketergantungan itu.
Reshuffle kabinet bukan soal gonta-ganti posisi. Ini adalah soal konsolidasi arah pemerintahan. Bila menteri-menteri yang selama ini menjadi simbol kompromi politik dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan, maka visi Prabowo—apa pun bentuknya—tidak akan pernah bisa diterjemahkan secara efektif.
Lebih dari itu, membiarkan wajah-wajah lama tetap mengisi pos kunci adalah bentuk pelemahan simbolik terhadap mandat rakyat. Rakyat tidak memilih Prabowo untuk melanjutkan kepatuhan terhadap sistem lama yang penuh kompromi, melainkan untuk melakukan koreksi dan mengambil alih kendali.
Stabilitas memang penting. Tetapi stabilitas tanpa keberanian hanya akan memperpanjang status quo. Dan status quo bukanlah hal yang diinginkan rakyat ketika mereka memilih perubahan.
Presiden Prabowo masih memiliki waktu dan kekuatan politik untuk mengoreksi arah. Tetapi waktu itu tidak selamanya tersedia. Setiap bulan tanpa perubahan, akan memperkuat kesan bahwa Prabowo hanya menjadi kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, dengan wajah berbeda tapi isi yang sama.
Jika reshuffle ditunda terus-menerus dengan alasan kinerja yang “baik-baik saja”, maka publik akan bertanya: apakah ini benar-benar pemerintahan baru, atau hanya kelanjutan dari pemerintahan lama yang diperhalus?
Editorial ini bukan untuk mendikte langkah politik Presiden. Tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak digunakan dengan keberanian akan segera kehilangan makna.
Prabowo adalah presiden yang dipilih secara sah oleh rakyat. Maka sudah semestinya ia menjalankan mandat itu dengan kemandirian penuh, termasuk dalam menyusun tim kerja yang benar-benar mewakili visinya.
Menunda reshuffle adalah menunda kejelasan arah. Dan bangsa ini sudah cukup lama hidup dalam ketidakjelasan.