Jakarta – Pengacara senior Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait penetapan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) 2019–2024, Nadiem Makarim, sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp9,3 triliun. Hotman membandingkan kasus kliennya dengan perkara yang pernah menyeret eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.
Menurut Hotman, tuduhan terhadap Nadiem serupa dengan kasus Tom yang pernah dikaitkan dengan distribusi gula impor. Dalam kasus tersebut, Tom Lembong tidak terbukti menerima aliran dana haram.
“Nadiem Makarim adalah kasus ke-2 mirip kasus Tom Lembong,” ujar Hotman melalui akun Instagram pribadinya, dikutip Jumat (5/9/2025).
Hotman menegaskan bahwa tidak ada bukti aliran dana masuk ke kantong pribadi Nadiem dari proyek pengadaan Chromebook. Ia menyebut Nadiem hanya terjebak dalam posisi sebagai pengambil kebijakan, bukan pelaku korupsi aktif.
“Tidak ada satu sen pun uang yang masuk dari siapa pun kepada Nadiem terkait dengan jual beli laptop. Sama persis dengan kasus Lembong,” tambahnya.
Hotman juga menepis dugaan adanya kaitan antara investasi Google di Gojek dengan proyek pengadaan laptop di Kemendikbudristek. Ia menegaskan bahwa Google sudah menjadi investor lama di Gojek jauh sebelum Nadiem menjabat menteri.
“Google itu perusahaan raksasa dunia. Enggak mungkin dia main sogok-sogokan. Google hanya murni investor di Gojek dan sudah lama jadi investor saham di Gojek,” kata Hotman.
Sementara itu, Kejaksaan Agung melalui Direktur Penyidik Jampidsus, Nurcahyo Jungkung, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka Nadiem bermula dari pertemuannya dengan pihak Google Indonesia pada Februari 2020. Pertemuan itu membahas program Google for Education berbasis Chromebook dan menghasilkan kesepakatan penggunaan Chrome OS serta Chrome Device Management (CDM) dalam proyek digitalisasi pendidikan.
Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan instruksi Nadiem kepada pejabat Kemendikbudristek agar menggunakan sistem Chromebook dalam program transformasi teknologi pendidikan. Bahkan, ditemukan surat balasan Nadiem kepada Google terkait partisipasi dalam proyek tersebut, meski usulan serupa pernah ditolak oleh Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy, karena dianggap tidak sesuai kebutuhan sekolah di daerah 3T.
Kejagung menilai bahwa pengadaan tersebut merugikan negara hingga Rp1,98 triliun, terdiri atas markup harga perangkat sebesar Rp1,5 triliun serta pembelian lisensi CDM senilai Rp480 miliar. Sejumlah mantan pejabat Kemendikbudristek juga telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dahulu pada Juli 2025.
Atas perbuatannya, Nadiem dan para tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut proyek digitalisasi pendidikan berskala nasional, dengan target distribusi 1,2 juta unit laptop ke sekolah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T.