Lima Puluh Kota – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah pengurus dan pemegang saham bank tidak berhasil memperbaiki kondisi permodalan serta likuiditas dalam masa pengawasan.
Pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026. Setelah keputusan itu berlaku, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertugas menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah dan proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menjelaskan bahwa pencabutan izin bukan keputusan mendadak. OJK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan langkah penyehatan terhadap kondisi keuangan bank.
Permasalahan BPR LPN Labuh Gunung telah masuk dalam pengawasan khusus sejak 5 November 2025. Ketika itu, OJK menetapkan bank tersebut berstatus Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen.
Rasio KPMM merupakan indikator kecukupan modal bank untuk mendukung kegiatan usaha dan menyerap potensi kerugian. Ketidakmampuan memenuhi ketentuan permodalan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengawasan kesehatan bank.
Setelah hampir satu tahun menjalani upaya perbaikan, kondisi bank belum berhasil dipulihkan. Pada 30 Oktober 2026, OJK meningkatkan status pengawasan BPR LPN Labuh Gunung menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR).
Perubahan status tersebut dilakukan karena persoalan permodalan dan likuiditas belum dapat diatasi oleh pengurus maupun pemegang saham. Proses pengawasan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023 mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR serta BPR Syariah.
Selanjutnya, melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026, LPS menetapkan likuidasi sebagai cara penanganan BPR LPN Labuh Gunung dan meminta OJK mencabut izin usahanya.
OJK kemudian menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menerbitkan keputusan pencabutan izin pada 19 November 2026.
Bagi nasabah, pencabutan izin usaha bank tidak otomatis berarti seluruh simpanan hilang. LPS memiliki kewenangan untuk melakukan penjaminan simpanan sesuai persyaratan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kelayakan pembayaran klaim.
Nasabah perlu memperhatikan pengumuman resmi LPS mengenai proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan. Tahapan tersebut diperlukan untuk menentukan simpanan yang memenuhi persyaratan penjaminan serta mekanisme pembayarannya.
Simpanan yang dijamin juga tunduk pada batas nilai dan persyaratan penjaminan LPS. Karena itu, nasabah tidak seharusnya menganggap setiap saldo akan dibayarkan seluruhnya tanpa proses pemeriksaan.
OJK mengimbau masyarakat, khususnya nasabah BPR LPN Labuh Gunung, agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait.
Pencabutan izin ini menandai berakhirnya kegiatan usaha BPR LPN Labuh Gunung sebagai bank berizin. Penanganan kewajiban kepada nasabah selanjutnya berada dalam mekanisme penjaminan dan likuidasi yang dijalankan LPS.
