Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

MPR Bentuk Tiga Tim Verifikasi Calon Wapres Pengganti Gibran

Green SM Bike Tutup Setelah Dua Bulan, Nasib Pengemudi Jadi Perhatian

Hari Ikan Nasional 2026, Konsumsi Ikan Capai 26,08 Kg per Orang

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Minggu, 22 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung, LPS Tangani Simpanan Nasabah

Pencabutan izin dilakukan setelah upaya penyehatan permodalan gagal, sementara LPS menyiapkan proses likuidasi bank.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati20 November 2026 Daerah
OJK Cabut Izin BPR LPN Labuh Gunung, LPS Tangani Simpanan Nasabah
Petugas memasang pengumuman pencabutan izin BPR LPN Labuh Gunung. (Foto: Dok. Humas OJK)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Lima Puluh Kota – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut diambil setelah pengurus dan pemegang saham bank tidak berhasil memperbaiki kondisi permodalan serta likuiditas dalam masa pengawasan.

Pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tertanggal 19 November 2026. Setelah keputusan itu berlaku, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertugas menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah dan proses likuidasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, menjelaskan bahwa pencabutan izin bukan keputusan mendadak. OJK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan langkah penyehatan terhadap kondisi keuangan bank.

Permasalahan BPR LPN Labuh Gunung telah masuk dalam pengawasan khusus sejak 5 November 2025. Ketika itu, OJK menetapkan bank tersebut berstatus Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen.

Rasio KPMM merupakan indikator kecukupan modal bank untuk mendukung kegiatan usaha dan menyerap potensi kerugian. Ketidakmampuan memenuhi ketentuan permodalan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengawasan kesehatan bank.

Baca Juga:
  • Rutan Samarinda Berupaya Beri Layanan Kunjungan Terbaik dengan Protokol Kesehatan
  • PAMA BAYA Salurkan Beasiswa untuk 215 Siswa di Sekitar Wilayah Operasional
  • Atasi Kesenjangan Listrik: Dinas ESDM Kaltim Bangun 42 PLTS Komunal
  • Komitmen Bupati Ikfina Tingkatkan Kesehatan Anak Melalui Program Sehati

Setelah hampir satu tahun menjalani upaya perbaikan, kondisi bank belum berhasil dipulihkan. Pada 30 Oktober 2026, OJK meningkatkan status pengawasan BPR LPN Labuh Gunung menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR).

Perubahan status tersebut dilakukan karena persoalan permodalan dan likuiditas belum dapat diatasi oleh pengurus maupun pemegang saham. Proses pengawasan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 28 Tahun 2023 mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR serta BPR Syariah.

Selanjutnya, melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026, LPS menetapkan likuidasi sebagai cara penanganan BPR LPN Labuh Gunung dan meminta OJK mencabut izin usahanya.

OJK kemudian menindaklanjuti permintaan tersebut dengan menerbitkan keputusan pencabutan izin pada 19 November 2026.

Bagi nasabah, pencabutan izin usaha bank tidak otomatis berarti seluruh simpanan hilang. LPS memiliki kewenangan untuk melakukan penjaminan simpanan sesuai persyaratan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kelayakan pembayaran klaim.

Artikel Terkait:
  • Pramuka Tellu Siattinge Satukan Langkah Lewat Musyawarah Ranting
  • Zulkarnain: Selamat Atas Kantor Baru Kabarterdepan.com
  • Program Kampung Iklim Balikpapan Didukung Pertamina
  • Anggota Diduga Injak Masjid, Kapolda Sumbar: Bukan Karpet untuk Ibadah

Nasabah perlu memperhatikan pengumuman resmi LPS mengenai proses rekonsiliasi dan verifikasi simpanan. Tahapan tersebut diperlukan untuk menentukan simpanan yang memenuhi persyaratan penjaminan serta mekanisme pembayarannya.

Simpanan yang dijamin juga tunduk pada batas nilai dan persyaratan penjaminan LPS. Karena itu, nasabah tidak seharusnya menganggap setiap saldo akan dibayarkan seluruhnya tanpa proses pemeriksaan.

OJK mengimbau masyarakat, khususnya nasabah BPR LPN Labuh Gunung, agar tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari otoritas terkait.

Pencabutan izin ini menandai berakhirnya kegiatan usaha BPR LPN Labuh Gunung sebagai bank berizin. Penanganan kewajiban kepada nasabah selanjutnya berada dalam mekanisme penjaminan dan likuidasi yang dijalankan LPS.

Jangan Lewatkan:
  • Konsesda Konut Resmi Laporkan Aktivitas Diduga Ilegal Mining di Eks WIUP PT EKU II
  • Ratusan Rumah Warga Gempolsari Tergenang Banjir
  • Peringati Hari Gerak Bhayangkari ke-71, Polresta Blitar Lakukan Curve Baksos di Pasar Templek
  • Akses Warga Terbuka Lewat Jembatan Gantung Ciburuy

Bank Perekonomian Rakyat BPR LPN Labuh Gunung LPS OJK Sumatera Barat
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleSertifikasi Halal Sejumlah Produk Diundur ke 2028, Bahan Impor Jadi Kendala
Next Article IKU 2027, Kemdiktisaintek Dorong Kampus Alokasikan Anggaran Minimal 5 Persen

Informasi lainnya

24.200 Hektare Sawah Bandung Menuju LP2B

14 September 2026

Gempa M7,7 Flores Tewaskan 38 Orang, Tsunami 94 Cm

15 Agustus 2026

KMD Pramuka Penggalang Resmi Dibuka di PGSD Bone

25 Juli 2026

Kebakaran Landa Kasepuhan Cipta Mulya Sukabumi

25 Juli 2026

Kemarau Ubah Situ Gede Tasikmalaya Jadi Hamparan Rumput Hijau

19 Juli 2026

Genset Sound Horeg Terbakar, Respons Warganet Mengemuka

16 Juni 2026
Paling Sering Dibaca

Sekolah Bukan Mesin Hafalan

Editorial Udex Mundzir

Mengapa Banyak Pikiran Bikin Lapar?

Perspektif Alfi Salamah

Negeri yang Tak Kekurangan Lembaga, Tapi Kekurangan Kejelasan

Perspektif Udex Mundzir

Selat Hormuz dan Ancaman Ekonomi Dunia

Editorial Udex Mundzir

Cappadocia: Kota Bawah Tanah yang Membongkar Sejarah

Travel Alfi Salamah
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Terungkap, Pemilik Modal di Balik Hibisc Fantasy Puncak

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama, Dua Penggugat UU yang Berulang Kali ke MK

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Mic Wireless Untuk Masjid Perlengkapan Pramuka Lengkap Produk Dapur Terlaris
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi