Bontang – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang Bakhtiar Wakkang (BW) menyayangkan nama dirinya yang terdaftar dalam kategori warga miskin dari data yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Disos-PM).
Politikus yang akrab disapa BW itu pun mempertanyakan sumber data yang ada, serta dasar indikator penilaiannya.
“Saya dapat dari dinas berdasarkan referensi dari BPS. Nah itu dasarnya dari mana. Pernah enggak face to face dengan kami,” ungkap BW, belum lama ini.
Ia mengungkapkan, sebelumnya ada pendataan warga miskin. Namun ia pun terkejut saat mendapati namanya tertera dalam daftar.
Oleh karena itu, bukan hanya evaluasi, ia meminta pertanggungjawaban data yang tertera di dalamnya.
“Itu kan ngawur namanya. Takutnya kalau disalahgunakan,” ungkapnya.
Jika data yang terdaftar nantinya menerima bantuan, maka hal itu jelas sudah tidak sesuai sasaran.
“Karena saya lihat beberapa pegawai negeri sipil juga masuk dalam daftar tersebut,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Disos-PM Kota Bontang Bahtiar Mabe menjelaskan bila data tersebut merupakan kesalahan teknis di lapangan.
“Murni ada kesalahan itu. Enggak mungkin kalau sengaja dimasukkan. Kemungkinan ada human error,” jelasnya.
Selain itu, ia menuturkan data tersebut bukan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebab BPS belum melakukan publikasi.
Sejatinya, kata dia, pihaknya merupakan pengguna data yang juga bertugas melakukan verifikasi mengenai kebenarannya.
Apabila terdapat data yang tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari daftar.
“Ini saya sedang dalam perjalanan ke kementerian juga. Ada beberapa hal terkait data dan indikator yang mesti disesuaikan,” tuturnya.
Lebih lanjut, salah satu indikator yang dikatakan masuk kemiskinan ekstrem ialah atap rumah masih menggunakan rumbai. Sementara di Kota Bontang sudah tak ada rumah yang dimaksud.
“Ada lima ribu orang yang tercatat masuk dalam kemiskinan ekstrem. Maka dari itu kami sedang lakukan verifikasi juga,” pungkasnya.