Jakarta – Bank Indonesia (BI) menargetkan kartu Nusuk yang diberikan kepada jemaah haji dan umrah Indonesia dapat terintegrasi dengan sistem QRIS dan uang elektronik nasional. Inisiatif ini bertujuan memberikan kemudahan dalam transaksi selama berada di Arab Saudi.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Jumat (4/7/2025). Ia menjelaskan bahwa diskusi intensif tengah berlangsung antara pihak Indonesia dan otoritas Arab Saudi untuk mewujudkan sistem pembayaran terintegrasi melalui kartu Nusuk.
“Kami terus berdiskusi agar QRIS dan uang elektronik Indonesia bisa digunakan dalam kartu Nusuk,” ujar Perry.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperluas kerja sama pembayaran lintas negara yang juga sedang dilakukan dengan Jepang dan Tiongkok. BI bahkan menargetkan penggunaan QRIS untuk transaksi di Jepang dapat dimulai pada 17 Agustus 2025. Di sisi lain, finalisasi teknis dengan sistem pembayaran Tiongkok melalui Union Pay International juga sudah disepakati.
Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, menambahkan bahwa otoritas moneter Arab Saudi juga tengah mendorong digitalisasi pembayaran untuk jemaah dari negara dengan volume besar seperti Indonesia. BI pun telah mencapai tahap uji coba (sandbox) untuk menyambungkan sistem pembayaran digital antarnegara.
“Kami harap ini bisa mendukung kebutuhan transaksi jamaah haji dan umrah yang selama ini sangat tinggi,” jelas Filianingsih.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa transaksi digital melalui sistem pembayaran QRIS di Tanah Suci bisa memberi dampak ekonomi signifikan. Ia memperkirakan devisa sebesar 8 miliar dolar AS per tahun yang selama ini keluar melalui belanja jemaah di Arab Saudi, sebagian bisa kembali ke Indonesia jika transaksi dilakukan dengan sistem QRIS yang terhubung langsung.
“Dengan sistem ini, uang yang dibelanjakan jamaah bisa masuk lagi ke Indonesia. Ini sangat penting untuk ekonomi nasional,” kata Airlangga.
Langkah ini sejalan dengan implementasi program digitalisasi sistem pembayaran nasional melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. BI juga menegaskan komitmen mereka untuk mempercepat adopsi digital, termasuk BI-FAST dan kolaborasi internasional.
Dengan integrasi ini, pemerintah berharap jamaah haji dan umrah asal Indonesia bisa menikmati pengalaman ibadah yang lebih efisien sekaligus mendukung perputaran ekonomi dalam negeri.