Samarinda – Ironi mencuat di tengah ambisi pendidikan tinggi: kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul) yang seharusnya menjadi ruang konservasi dan pembelajaran, justru dirambah tambang ilegal.
Sorotan tajam pun datang dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rapat dengar pendapat yang digelar pada Senin (05/5/2025).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengecam keras tindakan penambangan tanpa izin di kawasan KHDTK Fakultas Kehutanan Unmul.
Ia menilai bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merusak alam, tetapi juga merampas hak generasi muda untuk belajar dalam lingkungan yang bersih dan berfungsi sesuai peruntukannya.
“Hutan ini disediakan untuk anak-anak kita. Tapi sekarang mereka terganggu belajarnya karena tambang ilegal. Ini jelas merusak fungsi pendidikan, tega sekali ganggu dunia pendidikan,” ujar Damayanti di Gedung E DPRD Kaltim.
Perambahan kawasan hutan akademik seluas 3,26 hektare tersebut diketahui berada tepat di tepi wilayah izin usaha milik KSU Putra Mahakam Mandiri (PUMMA), yang disebut-sebut sebagai satu-satunya jalur masuk ke titik lokasi tambang ilegal.
Meski keterlibatan langsung PUMMA belum terbukti secara hukum, Damayanti menegaskan pentingnya tanggung jawab atas akses masuk yang digunakan.
“Meski belum terbukti, mereka tetap andil. Akses jalan hanya dari sana,” tegasnya, seraya mendesak pencabutan izin usaha bagi pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam pelanggaran.
Lebih jauh, Damayanti juga menyentil ketimpangan hasil eksploitasi sumber daya alam di Kaltim. Menurutnya, alih-alih memberi manfaat bagi masyarakat, eksploitasi yang tak terkendali justru menyisakan kerusakan ekologis.
Sementara itu, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan, Leonardo Gultom, menyatakan bahwa penyidikan telah resmi dimulai sejak 28 April 2025. Pihaknya menargetkan dalam waktu dua pekan ke depan sudah dapat menetapkan tersangka atas kasus ini.
“Kami usahakan, karena kami sudah berkomitmen. Dua minggu dari sekarang akan selesai. Kalau ada kendala, kami segera melapor ke DPRD Kaltim,” ujarnya.
Persoalan tambang ilegal di kawasan pendidikan ini menjadi peringatan serius akan lemahnya pengawasan serta perlindungan terhadap kawasan konservasi di Kaltim.
Pemerintah daerah diharapkan segera memperkuat kebijakan tata ruang dan penegakan hukum agar fungsi hutan pendidikan dapat terjaga sebagaimana mestinya.