Tahun 2025 segera tiba, namun warga Indonesia dihadapkan pada sejumlah beban ekonomi yang berpotensi memberatkan.
“UU ini, meski dinyatakan cacat formil dan inkonstitusional bersyarat oleh MK, tetap dijalankan. Kebijakan seperti bank tanah dan kemudahan impor pangan makin meminggirkan petani kecil,” ujar Henry di Jakarta, sebagaimana dilaporkan Inilah.com, Jumat (27/12/2024).
“Diperlukan political will Presiden. Dengan kondisi ekonomi yang lesu, kebijakan ini sebaiknya ditunda hingga daya beli masyarakat pulih,” ujarnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).
“Kami khawatir dampaknya luas. Banyak pekerja terancam kehilangan mata pencaharian,” ujar Saleh dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (26/12/2024).
Karawang – Stasiun Kereta Cepat Karawang resmi dibuka untuk umum, Selasa (24/12/2024). Kehadiran stasiun ini mempercepat perjalanan Kereta Cepat Whoosh, terutama untuk rute Halim-Karawang yang dapat…
Jakarta – Situasi di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) semakin genting. Menipisnya bahan baku produksi membuat 3.000 hingga 3.500 buruh dirumahkan tanpa gaji. Langkah ini…
Jakarta – Langkah pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai awal 2025 tidak akan membebani pangan pokok strategis, termasuk…
Jakarta – Pemerintah tidak dapat serta merta menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan menjadi 12 persen mulai 2025. Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua Badan…
Jakarta – Rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada 1 Januari 2025 memicu gelombang protes dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai…
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan…