Jakarta – Pengusaha ritel menyatakan kelegaan setelah pemerintah memastikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli masyarakat luas tidak akan terkena kenaikan pajak tersebut.
“Setelah mendengar aspirasi masyarakat, kami memutuskan PPN 12% hanya berlaku untuk barang mewah. Barang lain yang dibutuhkan masyarakat tidak mengalami kenaikan,” ujar Suryo dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Sekretaris Jenderal Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Haryanto Pratantara, menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, kebijakan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih terdampak pandemi.
“Kami menghargai pemerintah yang mendengarkan masukan sehingga PPN 12% hanya untuk barang mewah. Namun, idealnya tidak ada kenaikan sama sekali, mengingat daya beli masyarakat masih lemah,” kata Haryanto, Jumat (3/1/2025).
Ia menambahkan, meski kebijakan tersebut tidak memengaruhi barang-barang umum di mal, tantangan besar masih terletak pada penurunan daya beli masyarakat kelas menengah.
Dalam pengumuman sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kenaikan PPN 12% akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Namun, tarif tersebut hanya berlaku untuk barang-barang super mewah.
“DJP tengah mempersiapkan skema untuk mengembalikan kelebihan pajak bagi konsumen yang terlanjur membayar dengan tarif 12%,” ungkap Suryo.
Pengusaha berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat untuk berbelanja, yang sempat menurun akibat isu kenaikan PPN.