Jakarta – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, terancam ditangkap oleh otoritas keamanan Arab Saudi jika menghadiri Makkah Halal Forum 2025 pada 25-27 Februari mendatang. Hal ini menyusul pernyataannya dalam sebuah podcast yang dianggap menghina Raja Arab Saudi.
Menurut sumber yang dikutip Inilah.com, Haikal tidak berani menghadiri acara tersebut setelah mendapatkan informasi mengenai ancaman penangkapan dari pihak berwenang Saudi. Pernyataannya yang menyebut Raja Arab Saudi sebagai “Yahudi Arabia” dalam podcast bersama YouTuber Arie Untung diduga menjadi pemicu utama polemik ini.
“Haikal awalnya mengajukan visa kunjungan kenegaraan, tetapi hanya diberikan visa umrah. Sebelum keberangkatan, Atase Politik kita di Saudi memberi peringatan agar Haikal tidak datang karena ada kemungkinan penangkapan. Akhirnya, yang hadir menggantikannya adalah Wakil Kepala BPJPH,” kata sumber tersebut pada Selasa (04/02/2025).
Hingga saat ini, Haikal Hassan belum memberikan tanggapan resmi terkait kabar tersebut.
Namun, Wakil Kepala BPJPH Afriansyah Noor membantah bahwa ketidakhadiran Haikal dalam acara Makkah Halal Forum 2025 berkaitan dengan pernyataannya di podcast.
“Menurut saya, informasi ini tidak benar,” ujar Afriansyah saat dikonfirmasi.
Afriansyah menjelaskan bahwa kehadirannya dalam forum tersebut sebagai pengganti Haikal bukan karena alasan politik, melainkan mengikuti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
“Saat ini, pemerintah sedang menghemat anggaran dan mengurangi kegiatan seremoni atau seminar yang tidak bersifat mendesak. Oleh karena itu, BPJPH sedang fokus pada program kerja internal,” jelasnya.
Makkah Halal Forum merupakan salah satu ajang penting dalam industri halal global, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara. Dengan absennya Haikal Hassan, perwakilan Indonesia tetap hadir dalam acara tersebut melalui delegasi yang dipimpin oleh Afriansyah Noor.
Sementara itu, isu mengenai pernyataan Haikal di podcast masih menjadi perbincangan, terutama di media sosial. Sejumlah pihak menilai bahwa penggunaan istilah yang tidak tepat dalam konteks hubungan diplomatik dapat berujung pada konsekuensi serius, termasuk sanksi diplomatik dari negara terkait.
Belum diketahui apakah pemerintah Indonesia akan mengambil langkah lebih lanjut dalam menangani persoalan ini. Namun, insiden ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan pernyataan publik, terutama yang berkaitan dengan negara lain.