Di balik citra merakyat, Dedi Mulyadi kian menunjukkan kecenderungan otoriter yang sulit diabaikan. Figur yang dulu dikenal hangat dan akrab dengan rakyat kini mulai menampilkan sikap yang kaku dan sepihak.
Julukan ‘Bapak Aing’ yang digaungkan tim medianya justru menjadi simbol bahwa kuasa seolah ada di tangannya sepenuhnya. Sebuah narasi yang membentuk kepercayaan publik secara emosional, namun rawan manipulasi.
Larangan wisuda di sekolah-sekolah Jawa Barat adalah contoh awal. Dedi menyebut wisuda hanya beban finansial. Tapi keputusan itu dibuat sepihak, tanpa mendengar suara orang tua, guru, atau siswa.
Begitu pula dengan larangan study tour. Alasan moral memang ada, yakni menghindari hutang orang tua demi tamasya anak. Namun ketika kepala sekolah yang tak patuh langsung dipecat, sikap otoriter itu tak bisa disangkal lagi.
Ia juga menggagas pengiriman siswa “nakal” ke barak militer. Enam bulan dididik ala tentara, katanya. Padahal pendekatan ini mengabaikan hak anak dan asas-asas pendidikan yang inklusif dan progresif.
Kebijakan ini mengindikasikan pola pikir yang mengedepankan kendali, bukan empati. Anak-anak dengan masalah perilaku bukan harus dihukum, tapi dibimbing lewat pendekatan psikologi dan pendidikan sosial.
Paling kontroversial, tentu saja, adalah rencana menjadikan vasektomi syarat penerima bansos. Warga miskin akan diberi Rp500 ribu jika mau disterilisasi. Kebijakan ini vulgar dan tidak manusiawi.
Logika yang dibangun: kemiskinan adalah hasil dari terlalu banyak anak. Sebuah logika yang menyederhanakan masalah struktural menjadi masalah rahim dan sperma. Ini bukan kebijakan, ini penghinaan.
Di sisi lain, Dedi membangun kesan sederhana. Ia datang ke pasar, duduk bersila, berbagi uang tunai. Semua terekam kamera. Semua disebar di medsos. Semua jadi narasi politik yang “mewakili rakyat.”
Tapi substansi sering tertinggal jauh di belakang. Banyak lansia di Jawa Barat masih miskin dan terabaikan. Tapi yang ditonjol justru simbol-simbol seperti mencium kaki nenek renta di depan pejabat.
Ada program “Nyaah ka Indung” yang mewajibkan ASN mengasuh ibu-ibu lansia. Tujuannya mulia. Tapi lagi-lagi, pendekatan yang digunakan cenderung memaksa dan emosional.
ASN dibebani tanggung jawab moral dan sosial di luar tugas formalnya. Ini bukan solusi, tapi pelimpahan tanggung jawab negara kepada individu. Sistem negara jadi terabaikan.
Yang paling mengkhawatirkan adalah cara ia melewati forum-forum demokrasi. Dedi lebih suka bicara ke kamera daripada ke DPRD. Lebih suka postingan daripada diskusi kebijakan terbuka.
Ini pola yang berbahaya. Pemimpin yang terlalu tergantung pada media sosial dan pencitraan sering melupakan tata kelola yang demokratis dan partisipatif.
Ia bahkan membangun narasi “bebas partai” sejak keluar dari Golkar. Namun, ia mengganti itu dengan buzzer, influencer, dan simpatisan digital alias netizen yang memuja dan menyerang lawan.
Semua yang mengkritik dianggap “tidak mewakili rakyat.” Hanya dia yang dianggap punya suara rakyat. Ini sudah bukan demokrasi, tapi kultus personal yang dibungkus gaya kasual.
Indonesia punya sejarah pahit dengan pemimpin populis yang berujung diktator. Dimulai dari gaya merakyat, berakhir pada penyalahgunaan kekuasaan tanpa kontrol. Sejarah baru hitungan bulan, yang dikuak setelah deretan korupsi triliunan terbongkar.
Jawa Barat tak boleh menjadi laboratorium ambisi kekuasaan model baru. Pemimpin harus dikontrol, dikritik, dan diawasi. Tidak cukup hanya dinilai dari kontennya di medsos.
Dedi Mulyadi mungkin tampak sederhana. Tapi di balik kerendahan hati yang dipertontonkan, ada potensi bahaya dalam gaya kepemimpinannya yang makin sepihak.
Demokrasi bukan soal gaya. Demokrasi soal proses, kritik, partisipasi, dan transparansi. Jika semua itu dikesampingkan, maka “Bapak Aing” tak lebih dari calon diktator yang sedang memoles citranya.