Jakarta – Dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Presiden Prabowo Subianto membuat sejarah dengan kehadirannya langsung di tengah lautan buruh, Kamis (1/5/2025). Ribuan buruh dari puluhan serikat menyambutnya dengan antusias, menjadikan momen ini sebagai tonggak simbolik hubungan pemerintah dengan pekerja.
Prabowo tiba di Monas sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menyapa para buruh yang memadati sisi kanan dan kiri panggung utama. Dalam agenda tersebut, ia dijadwalkan memberikan sambutan resmi sebagai bagian dari rangkaian acara May Day 2025. Momen itu disebut sebagai kehadiran kepala negara pertama dalam peringatan Hari Buruh sejak Presiden Sukarno.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo menjadi momen langka dan bersejarah.
“Ini adalah sejarah yang kedua setelah Bung Karno. Hanya Bapak Presiden Prabowo Subianto setelah Bung Karno yang mau mendatangi May Day,” ujarnya pada wartawan.
Kebijakan-kebijakan pro rakyat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rencana pembangunan tiga juta rumah disebut sebagai bukti komitmen Prabowo terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Said menyebut bahwa dukungan dari serikat buruh datang dari lebih dari 50 organisasi di luar empat konfederasi besar.
Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir mendampingi Prabowo, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Panglima TNI dan Kapolri. Hal ini memperlihatkan dukungan penuh kabinet terhadap isu-isu perburuhan yang tengah diangkat.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menjanjikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan menyampaikan dukungan terhadap penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menuai banyak kritik dari pekerja.
Acara berlangsung tertib, dan massa buruh membubarkan diri dengan disiplin usai mendengar pidato presiden. Kehadiran Prabowo di May Day ini dinilai menjadi penanda babak baru hubungan negara dan buruh.
Dengan langkah ini, Prabowo tak hanya menandai sejarah, tetapi juga membuka peluang baru dialog sosial antara pemerintah dan pekerja di masa mendatang.