Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan Jakarta. Penolakan ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap dampaknya bagi masyarakat, khususnya yang sangat bergantung pada transportasi publik.
“Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, Sabtu (21/12/2024).
Menurut Wibi, kenaikan tarif akan memperberat beban ekonomi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang masih sulit. TransJakarta sebagai layanan publik seharusnya tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.
Wibi menambahkan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah untuk layanan transportasi seperti TransJakarta adalah bentuk investasi untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil.
“Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas, bukan membebankan masyarakat dengan kenaikan tarif,” tegasnya.
DPRD Jakarta juga menyoroti dampak negatif yang mungkin terjadi jika tarif dinaikkan. Salah satunya adalah potensi meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi yang berisiko memperburuk kemacetan dan polusi udara di ibu kota.
“Jika tarif dinaikkan, ada risiko masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Ini bertentangan dengan tujuan utama keberadaan TransJakarta untuk mengurangi kemacetan dan polusi,” jelas Wibi.
Saat ini, tarif TransJakarta masih sebesar Rp3.500, dan Wibi meminta Dinas Perhubungan Jakarta untuk membatalkan wacana kenaikan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta harus tetap berpihak pada rakyat, terutama kelompok yang paling membutuhkan.
“Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan,” tutup Wibi.