Jakarta – Pemerintah akan menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 pada BPJS Kesehatan mulai Juli 2025. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024, yang merevisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh peserta.
Namun, rincian besaran iuran baru belum ditentukan. Dalam Pasal 103B Ayat (8) Perpres 59/2024, disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu hingga 1 Juli 2025 untuk menetapkan skema iuran, manfaat, dan tarif pelayanan.
Selama masa transisi, sistem iuran masih mengikuti Perpres Nomor 63 Tahun 2022. Berdasarkan aturan tersebut, peserta BPJS Kesehatan membayar iuran berdasarkan kategori seperti Penerima Bantuan Iuran (PBI), pekerja penerima upah (PPU), dan peserta mandiri.
Saat ini, peserta PBI tidak membayar iuran karena sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Untuk pekerja penerima upah, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI/Polri, dan pegawai swasta, iuran sebesar 5% dari gaji atau upah bulanan. Dari jumlah tersebut, 4% dibayar pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
Sementara itu, peserta mandiri membayar iuran berdasarkan kelas layanan. Saat ini tarifnya adalah Rp 42.000 untuk kelas III, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 150.000 untuk kelas I. Dengan penghapusan kelas, semua peserta akan menerima layanan yang sama tanpa membedakan ruang rawat inap.
“Kami sedang menyiapkan berbagai langkah agar transisi ini berjalan lancar. Sistem baru ini diharapkan membuat pelayanan lebih merata dan berkualitas,” kata salah satu pejabat Kementerian Kesehatan, Selasa (10/12/2024).
Perubahan sistem ini diperkirakan berdampak pada penyesuaian iuran bagi sebagian peserta. Pemerintah juga sedang mengkaji skema bantuan subsidi untuk golongan yang kurang mampu. “Kami akan memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau,” tambahnya.
Penerapan kebijakan ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dengan layanan tanpa kelas, diharapkan tidak ada lagi diskriminasi dalam pelayanan medis di rumah sakit.