Pernyataan Prabowo Subianto baru-baru ini soal penyitaan aset koruptor kembali mengundang polemik. Di satu sisi, ia menyatakan aset koruptor layak disita untuk mengembalikan kerugian negara. Tapi di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya berlaku “adil” terhadap keluarga sang koruptor, seperti anak dan istri.
Sebuah pernyataan yang terdengar humanis. Tapi jadi ironi ketika dibandingkan dengan nasib jutaan rakyat kecil yang bahkan tidak sempat merasakan keadilan serupa.
Ketika seorang warga telat bayar pajak kendaraan, motor bisa langsung disita di pinggir jalan. Tak ada empati, tak ada pengertian bahwa dia harus menyekolahkan anak, membayar utang, atau sekadar beli sembako.
Tapi untuk keluarga koruptor yang hidup berkecukupan dari uang haram, justru diajak “dipahami.”Ini bukan keadilan. Ini penghinaan terhadap logika keadilan.
Rakyat tidak menuntut balas dendam terhadap keluarga koruptor. Tapi ketika kejahatan luar biasa seperti korupsi justru direspons dengan empati yang berlebihan, maka yang rusak bukan hanya hukum, tapi moral publik.
Seorang netizen di kolom komentar menulis, “Hebat ya, lebih mikirin anak koruptor daripada rakyat yang bayar pajak.”Komentar itu tidak sendirian. Respon-respon publik di media sosial memperlihatkan kekesalan yang massif. Mereka mempertanyakan, mengapa pemerintah lebih lembut terhadap koruptor ketimbang terhadap rakyat yang jujur tapi miskin?
Apakah ini warisan pola pikir sepuluh tahun terakhir? Di mana korupsi dilawan dengan narasi sinetron, bukan tindakan konkret?Jika iya, maka sangat disayangkan jika Prabowo—yang dulu keras bersuara soal pemberantasan korupsi—kini justru terlihat mengikuti jejak gaya kepemimpinan Jokowi: lembek terhadap elit, galak terhadap rakyat kecil.
Masyarakat tidak butuh narasi empati untuk anak koruptor. Yang dibutuhkan adalah keadilan hukum yang tegas dan merata.Kalau memang ingin adil, adililah semua: rakyat miskin, pengusaha, birokrat, dan ya—koruptor serta keluarganya. Tapi keadilan bukan berarti membiarkan kemewahan dari hasil korupsi tetap dinikmati.
Tak ada jaminan bahwa istri atau anak pelaku korupsi benar-benar “tidak tahu-menahu.” Banyak kasus justru melibatkan istri sebagai penikmat harta, bahkan sebagai penyimpan aset.
Jika logika Prabowo diterapkan, maka semua penikmat hasil kejahatan bisa mengaku tidak tahu, lalu dibiarkan hidup nyaman.
Rakyat makin muak melihat kemewahan keluarga koruptor di Instagram. Sementara banyak anak buruh bahkan tidak tahu apakah besok bisa makan atau tidak.Ini bukan soal balas dendam. Ini soal logika keadilan yang waras.
Kalau tidak bisa menyita semuanya, jangan malah mengalihkan simpati kepada mereka yang justru ikut menikmati hasil kejahatan.
Rakyat butuh pemimpin yang membela mereka, bukan membela sisa-sisa privilese orang-orang rakus.