Jakarta – Putusan penting dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (30/4/2025), yang menyatakan bahwa keributan di media sosial tidak termasuk dalam kategori delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 ini menekankan bahwa kata “kerusuhan” dalam pasal tersebut harus dimaknai secara terbatas, yakni sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan ruang digital atau siber.
“Kerusuhan adalah gangguan ketertiban yang terjadi secara nyata di masyarakat, bukan hanya di dunia maya,” tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno MK.
Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menilai definisi pasal tersebut sebelumnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multitafsir. Oleh karena itu, MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai secara restriktif.
“Penerapan pasal ini sebagai delik materiel harus menekankan akibat konkret dari tindakan penyebaran hoaks, yakni kerusuhan di dunia nyata,” ujar Hakim Konstitusi Arsul Sani.
Permohonan uji materi ini diajukan oleh jaksa sekaligus aktivis hukum Jovi Andrea Bachtiar. Ia khawatir aktivitasnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah di ruang digital bisa dijerat pidana berdasarkan tafsir lama pasal tersebut.
Dengan putusan ini, aparat penegak hukum hanya bisa memproses kasus penyebaran hoaks jika terbukti menimbulkan gangguan nyata di masyarakat, seperti kekacauan fisik atau kerusuhan sosial.
Putusan MK ini disambut baik berbagai pihak karena memperjelas batas penerapan hukum pidana di dunia digital. Pemerintah melalui Istana juga menyatakan menghormati keputusan Mahkamah, dan Polri disebut akan mulai menyesuaikan langkah penegakan hukum terhadap pasal tersebut.
Langkah MK ini menjadi tonggak penting dalam melindungi kebebasan berekspresi di era digital, sekaligus menjaga agar penerapan UU ITE tidak menjadi alat pembungkam kritik.