Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pengelolaan aset daerah. Hal ini ditegaskan oleh Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji usai mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Senin (15/4/2025).
Kegiatan yang dipusatkan di Bali tersebut turut dihadiri secara virtual oleh jajaran Pemprov Kaltim dari Ruang HOB Kantor Gubernur. Hadir mendampingi Wagub Seno Aji antara lain Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir, Kepala Inspektorat Wilayah Kaltim Dr HM Irfan Prananta, dan Direktur Utama BPD Kaltimtara H Muhammad Yamin.
Wagub Seno Aji menegaskan bahwa setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov. Ia menginstruksikan agar proses verifikasi terhadap rekomendasi BPK dilakukan secara cepat dan akurat.
“Kita sudah tahu bersama bahwa setiap LHP harus segera ditindaklanjuti. Saya minta setiap ada LHP di lingkungan Pemprov Kaltim, semua OPD segera menindaklanjutinya dan semuanya harus terverifikasi,” tegas Seno Aji.
Ia menyampaikan bahwa arahan tersebut juga telah disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim dan Inspektorat agar penanganan terhadap temuan-temuan BPK bisa segera diselesaikan.
Selain itu, pengawasan terhadap aset daerah menjadi sorotan khusus. Pemprov Kaltim merespons dengan membentuk tim verifikasi aset yang akan bekerja di bawah koordinasi BPKAD. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh aset daerah terdokumentasi dan terverifikasi dengan baik.
“Saya sudah minta BPKAD untuk membentuk tim khusus guna membantu memverifikasi aset kita. Sehingga, dalam waktu dekat aset provinsi segera terverifikasi. Setelah itu, kita bentuk tim pelaksanaannya di internal BPKAD Kaltim,” jelasnya.
Dengan langkah ini, Pemprov Kaltim berharap dapat memenuhi standar pemeriksaan dan pengelolaan keuangan serta aset sesuai harapan BPK RI. Wagub Seno menegaskan pentingnya aset milik daerah tidak hanya tercatat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Entry Meeting ini merupakan bagian dari proses awal pemeriksaan rutin BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hadir dari pusat, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi, yang memimpin jalannya kegiatan dan memberikan arahan kepada seluruh peserta.