Samarinda – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke-32 DPRD Provinsi Kaltim dengan Agenda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 di DPRD Kaltim, Senin (18/9/2023).
Data terbaru menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp14,62 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2023, naik pesat menjadi Rp18,69 triliun pada APBD perubahan 2023.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan, Pendapatan daerah kita naik cukup signifikan sebesar Rp4,07 triliun atau sekitar 27,88 persen. Ini adalah prestasi luar biasa untuk provinsi Kaltim.
“Alhamdulillah, APBD perubahan 2023 sudah disahkan, yang kita inginkan adalah mendatangkan deviden bagi provinsi Kaltim. Prioritas kami adalah infrastruktur, terutama jalan industri sepanjang jalan di provinsi Kaltim,” ujarnya.
Selain manfaatnya bagi infrastruktur, peningkatan APBD juga memberikan dampak positif pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen memberikan harapan untuk perbaikan fasilitas sekolah di Kaltim, terutama bagi SMA/SMK yang masih memerlukan perhatian.
“Kami mengalokasikan banyak anggaran untuk pendidikan dan fungsi pendidikan. Kami juga meminta Komisi IV untuk memanggil kepala dinas pendidikan, karena 241 sekolah di Kaltim mengalami kerusakan. Prioritas kami adalah pemulihan fisik sekolah dan isi dalam sekolah. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan,” tambahnya.
Peningkatan pendapatan daerah ini memberikan harapan baru bagi Kaltim, dengan dampak positif yang dirasakan di berbagai sektor. Semua mata tertuju pada upaya pemanfaatan dana yang bijaksana untuk mewujudkan perkembangan dan kesejahteraan lebih lanjut bagi masyarakat provinsi ini.
Peningkatan ini didorong oleh perubahan dalam beberapa komponen pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang semula direncanakan sebesar Rp8,04 triliun bertambah Rp999 miliar atau naik 12,43 persen menjadi Rp9 triliun. Perubahan tersebut mencakup komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta komponen lainnya dari pendapatan asli daerah.
Dalam rincian pendapatan, estimasi pendapatan dari pajak daerah meningkat sebesar Rp729,50 miliar atau naik 10,41 persen dari rencana awal pada APBD murni 2023. Pada bagian retribusi daerah, terjadi penurunan sebesar Rp2,21 miliar, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kenaikan sebesar Rp16,99 miliar.
Peningkatan pendapatan asli daerah yang sah juga mencapai Rp782,70 miliar. Dengan perubahan ini, total APBD tahun 2023 yang semula sebesar Rp17,20 triliun naik tajam menjadi Rp25,32 triliun.