Jakarta – Ratusan mahasiswa dari Universitas Padjadjaran (Unpad) menggelar aksi lanjutan di depan Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jumat (5/9/2025) sore. Mereka menegaskan bahwa hari ini adalah batas waktu bagi pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan rakyat yang dikenal sebagai agenda 17+8.
Aksi ini digelar bertepatan dengan libur Maulid Nabi dan mengusung konsep “Piknik Nasional Rakyat”. Wakil Ketua BEM Unpad, Ezra, menuturkan bahwa demonstrasi ini terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat yang ingin menyuarakan kepedulian terhadap kondisi bangsa.
“Kami di sini berangkat dari Jatinangor, mengundang seluruh rakyat Indonesia, kawan-kawan dari Jakarta, dan kawan-kawan dari masyarakat sipil untuk menuntut pertanggungjawaban,” ujarnya di tengah orasi.
Ezra menegaskan bahwa aksi ini dilakukan secara damai, tetapi dengan tekanan moral yang kuat agar pemerintah segera memenuhi tuntutan yang sudah diajukan. Menurutnya, agenda 17+8 terdiri atas 17 poin jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat hari ini, serta delapan poin tambahan yang ditargetkan terealisasi sebelum 31 Agustus 2026.
Tuntutan tersebut mencakup investigasi kasus kekerasan dalam aksi demonstrasi 28–30 Agustus 2025, pembebasan mahasiswa yang dikriminalisasi, penghentian represifitas aparat, hingga pengesahan RUU Perampasan Aset. Selain itu, mereka juga mendesak evaluasi kebijakan DPR terkait tunjangan dan reformasi lembaga negara.
Dalam pernyataannya, Ezra menyoroti belum adanya perubahan signifikan dari pemerintah pasca audiensi dengan Anggota DPR Andre Rosiade pada Rabu (3/9/2025).
“Kita merasakan ada kemunduran. Contohnya, represifitas yang masih terjadi. Itu adalah salah satu poin penting dari tuntutan,” katanya.
Massa juga menekankan perlunya keadilan bagi korban jiwa dan luka-luka pada aksi sebelumnya. Menurut mereka, permintaan maaf yang disampaikan pemerintah belum cukup untuk menghapus luka yang dialami para korban dan keluarganya.
“Harapannya, hari ini sebagai deadline dari tuntutan 5 September, ada progresifitas nyata dari pemerintah,” tambah Ezra.
Selain itu, mereka meminta aparat agar menghentikan tekanan berlebihan terhadap masyarakat serta menegakkan prinsip keadilan sosial. Mahasiswa menekankan bahwa gerakan ini bukan hanya untuk kepentingan mahasiswa, tetapi juga suara bersama rakyat Indonesia.