Aceh Utara – Di tengah lumpur yang belum mengering dan rumah-rumah yang hanyut, suara kekecewaan itu akhirnya pecah. Bupati Aceh Utara, Ismail Jalil, melontarkan keluhan terbuka terkait absennya Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan peninjauan bencana banjir bandang di wilayahnya.
Dengan nada getir, Ismail mempertanyakan apakah pemerintah pusat benar-benar mengetahui bahwa Aceh Utara termasuk daerah yang paling parah terdampak bencana di Sumatera.
Keluhan tersebut disampaikan Ismail dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Aceh yang digelar di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Rapat itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Ismail menyebut, dalam rangkaian kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke beberapa titik banjir di Aceh, nama Aceh Utara tak pernah masuk daftar lokasi yang didatangi.
“Selama ini Pak Presiden ke Aceh Tamiang, ke Aceh Tengah, dan juga ke Pidie Jaya. Tapi Aceh Utara seperti tidak terlihat. Saya sampai bertanya-tanya, apa tidak tahu di sini juga ada banjir,” ujar Ismail di hadapan peserta rapat.
Ia menjelaskan, hampir seluruh kecamatan di Aceh Utara mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang dan longsor. Rumah warga hanyut, fasilitas ibadah rusak, hingga warga terpaksa bertahan di atap bangunan sambil menunggu pertolongan.Namun, menurut Ismail, kondisi tersebut minim terekspos karena lumpuhnya jaringan listrik dan internet selama bencana.
“Mungkin karena tidak ada sinyal, tidak ada listrik, sehingga apa yang terjadi di Aceh Utara tidak viral. Padahal masyarakat kami benar-benar menderita,” katanya dengan suara bergetar.
Dalam rapat itu, Ismail juga sempat menangis dan memohon agar pemerintah pusat mengerahkan helikopter untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang terisolasi. Ia menilai, tingkat kerusakan akibat banjir kali ini bahkan melampaui dampak tsunami Aceh di beberapa lokasi pedalaman.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan data kerusakan desa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/12/2025), Tito menyebut sebanyak 22 desa di Sumatera hilang tersapu bencana, dengan 13 desa di antaranya berada di Provinsi Aceh.
“Total ada 1.580 kantor desa yang rusak sehingga roda pemerintahan tidak berjalan. Dari jumlah itu, lebih dari 800 desa berada di Aceh Utara dan Aceh Tamiang,” jelas Tito.
Data tersebut memperkuat pernyataan Ismail bahwa Aceh Utara merupakan salah satu wilayah dengan dampak terberat. Kerusakan infrastruktur pemerintahan, menurut Tito, menjadi tantangan besar dalam proses pemulihan karena menyangkut layanan publik dan administrasi warga.
Di sisi lain, pemerintah pusat menyatakan tetap berkomitmen mempercepat pemulihan pascabencana di seluruh wilayah terdampak, termasuk Aceh Utara. Koordinasi lintas kementerian, TNI-Polri, dan pemerintah daerah disebut terus dilakukan untuk membuka akses jalan, menyalurkan bantuan, serta menyiapkan hunian sementara bagi warga.
Keluhan Bupati Aceh Utara ini menjadi pengingat bahwa di balik agenda kunjungan dan pemberitaan, masih ada wilayah-wilayah yang merasa luput dari perhatian. Di tengah bencana, kehadiran negara bukan hanya soal bantuan materi, tetapi juga simbol empati dan keadilan bagi seluruh rakyat yang terdampak.