Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Pemkab Sampang Siapkan Insentif Rp1,8 Miliar bagi 1.200 Guru TK

BMKG Peringatkan Hujan Sangat Lebat, Tasikmalaya Siaga Longsor

Kebakaran Permukiman Badui, 36 Rumah Akan Dibangun Sesuai Adat

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Senin, 23 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Kasus Video Desa Picu Evaluasi Hukum Kreatif

Perkara videografer desa di Karo membuka ruang perbaikan hukum dan apresiasi sektor ekonomi kreatif.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati1 April 2026 Nasional
Kasus Video Desa Picu Evaluasi Hukum Kreatif
Terdakwa Amsal Sitepu ketika membacakan pledoi di ruang sidang Cakra V (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Medan – Di balik riuhnya perdebatan hukum, kasus videografer desa di Kabupaten Karo justru memantik harapan baru: sebuah momentum refleksi untuk memperbaiki cara pandang terhadap industri kreatif di Indonesia. Perkara yang melibatkan Amsal Christy Sitepu kini tak hanya menjadi sorotan, tetapi juga pemicu evaluasi sistem hukum yang lebih adaptif.

Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo pada periode 2020 hingga 2022. Melalui CV Promiseland, Amsal menawarkan jasa produksi video yang mencakup konsep, pengambilan gambar, hingga proses editing dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa. Seluruh pekerjaan disebut rampung dan dimanfaatkan oleh desa sebagai media promosi potensi daerah.

Di tengah proses hukum yang berjalan, sejumlah kepala desa yang menjadi pengguna jasa justru memberikan kesaksian positif. Mereka menilai hasil video tersebut bermanfaat untuk memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat luas dan mendukung pengembangan wilayah.

“Kami puas dengan hasil video profil desa yang dikerjakan,” ungkap para saksi dalam persidangan pada Senin (26/01/2026).

Kesaksian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa sektor kreatif, khususnya produksi audiovisual, memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Video profil dinilai mampu meningkatkan visibilitas desa, membuka peluang investasi, hingga mendukung sektor pariwisata lokal.

Baca Juga:
  • JMSI Gelar Deklarasi Dukungan untuk IKN Nusantara di Depan Istana Garuda
  • Penerbangan Langsung ke Arab Saudi dari Bengkulu
  • KKP Luncurkan Command Center 24 Jam untuk Berantas Illegal Fishing
  • DPRD Jakarta Tolak Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta

Di sisi lain, perhatian publik yang besar terhadap kasus ini mendorong Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum pada Senin (30/03/2026). Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat sekaligus upaya memastikan keadilan berjalan secara proporsional.

Ketua Komisi III DPR menekankan pentingnya pendekatan keadilan substantif dalam penegakan hukum, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan sektor kreatif yang belum memiliki standar baku. Hal ini membuka peluang lahirnya kebijakan baru yang lebih ramah terhadap pelaku ekonomi kreatif.

“Semangat hukum ke depan adalah menghadirkan keadilan yang tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan manfaat nyata,” ujarnya.

Selain itu, para pengamat hukum menilai kasus ini dapat menjadi titik awal pembenahan implementasi KUHP dan KUHAP baru. Evaluasi terhadap regulasi diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap profesi kreatif.

Momentum ini juga dinilai dapat mendorong pemerintah untuk menyusun standar atau pedoman penilaian biaya dalam industri kreatif, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum di masa mendatang.

Artikel Terkait:
  • Disbun Kaltim Sambut Hangat Kontingen MTQ Nasional XXX dari Provinsi Riau
  • MUI Dukung Program Penguatan Kompetensi Juru Dakwah
  • Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada 31 Maret 2025
  • Menag Siapkan Lembaga Dana Umat, Target Hilangkan Kemiskinan

Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berhenti sebagai kasus hukum semata, tetapi berkembang menjadi ruang dialog nasional tentang pentingnya menghargai karya kreatif dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Vonis yang dijadwalkan pada 1 April 2026 diharapkan menjadi titik terang yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membawa pesan positif bagi para pelaku industri kreatif di seluruh tanah air.

Pada akhirnya, dari sebuah polemik, lahir peluang untuk membangun sistem yang lebih adil dan berpihak pada inovasi.

Jangan Lewatkan:
  • Kaltim Jadi Tuan Rumah, 38 Daerah Siap Ikuti MTQ Nasional Ke-30
  • Ketapanrame, Wisata Desa Terbaik di Indonesia
  • Warga Pingsan di Perayaan Tahun Baru Bundaran HI, Disiplin Menurun Setelah Era Anies Baswedan
  • Malam Anugerah JMSI Kaltim Award 2024, Menteri HAM: Media Harus Pancarkan Kebenaran

Ekonomi Kreatif Hukum Positif Indonesia Kabupaten Karo Reformasi Hukum Video Desa
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleIndonesia Desak PBB Usut Kematian 3 TNI di Lebanon
Next Article Tarif Listrik PLN Triwulan II 2026

Informasi lainnya

Hari Ikan Nasional 2026, Konsumsi Ikan Capai 26,08 Kg per Orang

21 November 2026

Gelondongan Kayu Penuhi Sungai Buol, Jembatan Terancam Rusak

21 November 2026

Prabowo Pecat Listyo Sigit, Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP

4 November 2026

Raffi Ahmad Ajak Lawan Hoaks, Peserta Deklarasi Sumpah Pemuda Akui Dibayar

31 Oktober 2026

Dua Anak Menteri Haji Mundur Usai Disorot Nepotisme

27 Oktober 2026

PHK 1.100 Buruh di Lebak, Nasib Industri Padat Karya

26 Oktober 2026
Paling Sering Dibaca

Groundsel Raksasa: Harta Prasejarah di Atap Afrika

Travel Ericka

Menuju Haji Suci: Panduan Perjalanan Sebelum Berangkat

Islami Alfi Salamah

Rahasia Membuat Kentang Goreng Tetap Sehat

Food Alfi Salamah

Tombol Motivasi

Refleksi Syamril Al-Bugisyi

Rakyat Tidak Punya Hak untuk Mendapat Keadilan di Negara Hukum

Perspektif Udex Mundzir
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

DPR Catat 87 Anggota Lulusan S3, Inventaris Terbaru Temukan 100 Nama

Nama Anies Masuk Bursa Pengganti Gibran, Koalisi Memilih Kader Gerindra

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Kekayaan Tak Wajar Tak Masuk Pengaturan

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Produk Dapur Terlaris Mic Wireless Untuk Masjid Mic Wireless Untuk Masjid
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi