Medan – Di balik riuhnya perdebatan hukum, kasus videografer desa di Kabupaten Karo justru memantik harapan baru: sebuah momentum refleksi untuk memperbaiki cara pandang terhadap industri kreatif di Indonesia. Perkara yang melibatkan Amsal Christy Sitepu kini tak hanya menjadi sorotan, tetapi juga pemicu evaluasi sistem hukum yang lebih adaptif.
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil 20 desa di Kabupaten Karo pada periode 2020 hingga 2022. Melalui CV Promiseland, Amsal menawarkan jasa produksi video yang mencakup konsep, pengambilan gambar, hingga proses editing dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa. Seluruh pekerjaan disebut rampung dan dimanfaatkan oleh desa sebagai media promosi potensi daerah.
Di tengah proses hukum yang berjalan, sejumlah kepala desa yang menjadi pengguna jasa justru memberikan kesaksian positif. Mereka menilai hasil video tersebut bermanfaat untuk memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat luas dan mendukung pengembangan wilayah.
“Kami puas dengan hasil video profil desa yang dikerjakan,” ungkap para saksi dalam persidangan pada Senin (26/01/2026).
Kesaksian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa sektor kreatif, khususnya produksi audiovisual, memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Video profil dinilai mampu meningkatkan visibilitas desa, membuka peluang investasi, hingga mendukung sektor pariwisata lokal.
Di sisi lain, perhatian publik yang besar terhadap kasus ini mendorong Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum pada Senin (30/03/2026). Langkah ini dinilai sebagai bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat sekaligus upaya memastikan keadilan berjalan secara proporsional.
Ketua Komisi III DPR menekankan pentingnya pendekatan keadilan substantif dalam penegakan hukum, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan sektor kreatif yang belum memiliki standar baku. Hal ini membuka peluang lahirnya kebijakan baru yang lebih ramah terhadap pelaku ekonomi kreatif.
“Semangat hukum ke depan adalah menghadirkan keadilan yang tidak hanya berdasarkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan manfaat nyata,” ujarnya.
Selain itu, para pengamat hukum menilai kasus ini dapat menjadi titik awal pembenahan implementasi KUHP dan KUHAP baru. Evaluasi terhadap regulasi diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih seimbang antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap profesi kreatif.
Momentum ini juga dinilai dapat mendorong pemerintah untuk menyusun standar atau pedoman penilaian biaya dalam industri kreatif, sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum di masa mendatang.
Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berhenti sebagai kasus hukum semata, tetapi berkembang menjadi ruang dialog nasional tentang pentingnya menghargai karya kreatif dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.
Vonis yang dijadwalkan pada 1 April 2026 diharapkan menjadi titik terang yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membawa pesan positif bagi para pelaku industri kreatif di seluruh tanah air.
Pada akhirnya, dari sebuah polemik, lahir peluang untuk membangun sistem yang lebih adil dan berpihak pada inovasi.