Jakarta – Dua nama di balik gugatan pembatasan jumlah kementerian menjadi 34 ternyata memiliki rekam jejak panjang dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK). Syamsul Jahidin, seorang advokat yang pernah bekerja sebagai petugas keamanan, dan Dimas Yoga Pratama, sarjana ilmu pemerintahan yang tercatat sebagai jurnalis, sebelumnya telah beberapa kali terlibat dalam perkara konstitusional.
Keduanya kembali tercatat sebagai pemohon perkara Nomor 429/PUU-XXIV/2026 yang diregistrasi MK pada Senin (16/11/2026). Permohonan tersebut menguji Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang menghapus batas maksimal 34 kementerian dan memberikan keleluasaan kepada presiden menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan pemerintahan.
Syamsul Jahidin memiliki perjalanan profesi yang berbeda dari kebanyakan advokat. Sebelum menjalankan praktik hukum, pria kelahiran Pangesangan, Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu bekerja sebagai petugas keamanan selama sekitar delapan tahun.
Riwayat tersebut tercantum dalam profil yang diterbitkan Hukumonline pada 26 Juli 2023, melalui artikel kerja sama dengan ANF Law Firm. Publikasi itu memperkenalkan Syamsul sebagai Managing Partner ANF Law Firm yang menangani perkara pidana, perdata, dan ketenagakerjaan.
Selama bekerja sebagai petugas keamanan, Syamsul melanjutkan pendidikan tinggi hingga memperoleh sejumlah gelar akademik. Dokumen MK mencantumkan gelar S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., dan M.H.Mil. di belakang namanya.
Dalam profil Hukumonline, Syamsul menyatakan kebanggaannya terhadap pekerjaan terdahulu. Ia juga menghubungkan pengalaman sebagai pekerja dengan keinginannya membantu masyarakat melalui profesi advokat.
Perjalanan tersebut kemudian berkembang ke aktivitas hukum tata negara. Nama Syamsul muncul dalam sejumlah permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, pengaturan jabatan pemerintahan, dan proses legislasi.
Sementara itu, Dimas Yoga Pratama memiliki latar belakang berbeda. Dokumen Putusan MK Nomor 176/PUU-XXIII/2025 mencatat Dimas sebagai pria kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat, pada 21 Mei 1998. Ia memiliki gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan atau S.I.P.
Dalam perkara mengenai ketentuan pensiun pejabat negara tersebut, Dimas memberikan keterangan sebagai saksi pada 20 Januari 2026. Ia menyatakan bekerja sebagai wartawan atau jurnalis pada Nusantara TV.
Keterangan Dimas mempermasalahkan perbedaan perlakuan dalam pemberian pensiun kepada pejabat negara dibandingkan pekerja pada umumnya. Pernyataan tersebut merupakan pandangannya sebagai saksi, bukan kesimpulan hukum yang telah ditetapkan MK.
Risalah persidangan tanggal 20 Januari 2026 juga memperlihatkan interaksi langsung antara Dimas dan Syamsul. Ketika menanggapi pertanyaan Syamsul, Dimas sempat mengoreksi penyebutan namanya agar tidak tertukar dengan Dimas Prayoga.
Catatan itu menunjukkan keduanya telah berinteraksi dalam forum persidangan konstitusi beberapa bulan sebelum bersama-sama menggugat jumlah kementerian. Namun, dokumen tersebut tidak menjelaskan awal hubungan profesional ataupun organisasi yang mempertemukan mereka.
Rekam perkara MK memperlihatkan kerja sama keduanya dalam pengujian formil UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kepolisian melalui perkara 258/PUU-XXIV/2026. Permohonan tersebut melibatkan sejumlah pemohon lain dan mulai menjalani pemeriksaan pendahuluan pada 9 Juli 2026.
Pada perkara itu, keduanya ikut mempermasalahkan proses pembentukan perubahan undang-undang kepolisian. Persidangan kemudian mencakup penyampaian keterangan DPR, pemerintah, dan pihak terkait.
Nama Syamsul dan Dimas kembali tercantum bersama dalam perkara 370/PUU-XXIV/2026 mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.
Bersama tiga pemohon lain, mereka mengajukan pengujian terhadap ketentuan dalam UU Pemilu. MK kemudian menjatuhkan putusan pada 29 Oktober 2026 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Putusan tersebut tidak berarti seluruh argumentasi mereka dinyatakan salah secara substantif. Dalam hukum acara konstitusi, amar tidak dapat diterima perlu dibedakan dari penolakan terhadap pokok permohonan.
Keduanya juga tercatat dalam perkara 408/PUU-XXIV/2026 bersama pemohon lain. Perkara itu menyangkut kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan serta sejumlah ketentuan hukum acara pidana.
Pada 15 November 2026, selain permohonan pembatasan kementerian, Syamsul tercatat mengajukan perkara berbeda bersama Kharisma Jomenta Surbakti. Perkara 430/PUU-XXIV/2026 tersebut berkaitan dengan pengujian formil UU Pusat Finansial Internasional Indonesia.
Rangkaian perkara itu memperlihatkan aktivitas pengujian undang-undang yang melintasi beberapa bidang kebijakan. Namun, keterlibatan berulang dalam perkara konstitusional tidak membuktikan adanya afiliasi politik ataupun dukungan pihak tertentu.
Hingga penelusuran ini, belum tersedia konfirmasi independen mengenai hubungan organisasi kedua pemohon, sumber pembiayaan aktivitas hukum mereka, maupun alasan pribadi di luar argumentasi yang tercantum dalam permohonan.
Gugatan terbaru menempatkan keduanya kembali dalam proses pemeriksaan MK. Kali ini, objeknya adalah ketentuan yang memungkinkan Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet dengan 49 kementerian tanpa batas numerik sebagaimana undang-undang sebelumnya.
