Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11/2026). Setelah 18 tahun menjadi agenda legislasi, aturan tersebut membuka mekanisme perampasan hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya. Namun, terdapat satu batas penting: peningkatan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment tidak dimasukkan dalam pengaturan.
Keputusan diambil dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan pembahasan. Pemerintah dan seluruh fraksi sebelumnya telah menyetujui rancangan tersebut dalam pembicaraan tingkat pertama pada Rabu (18/11/2026).
Puan meminta persetujuan anggota dewan sebelum mengetukkan palu pengesahan. Persetujuan itu mengakhiri proses panjang legislasi yang menurut penjelasan DPR telah berlangsung sejak 2008.
Menurut Puan, penyelesaian undang-undang tersebut bukan semata-mata akibat tekanan publik. Ia menyatakan pembahasannya telah melalui berbagai tahapan, termasuk penyerapan aspirasi dan penelaahan agar ketentuan baru tidak bertabrakan dengan hukum pidana yang berlaku.
Berdasarkan laporan Komisi III, proses legislasi mencakup sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, kunjungan ke 15 provinsi, serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan. Panitia kerja juga menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah. Jumlah pasal berkembang dari 67 menjadi 74.
Perubahan paling mendasar terletak pada pendekatan pemulihan aset. Selama ini, pemberantasan kejahatan sering dinilai dari keberhasilan menghukum pelaku, sementara pengembalian harta hasil tindak pidana menghadapi persoalan tersendiri. Undang-undang baru dirancang untuk memungkinkan negara mengejar aset melalui mekanisme hukum yang tidak selalu bergantung pada pemidanaan orang yang diduga melakukan kejahatan.
Mekanisme tersebut dikenal sebagai non-conviction-based asset forfeiture. Artinya, perampasan aset dalam kondisi yang ditentukan undang-undang dapat diproses tanpa terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelaku. Namun, hal itu tidak berarti aparat bebas mengambil harta seseorang. Prosesnya tetap melibatkan pemeriksaan dan putusan pengadilan.
Cakupan tindak pidananya juga melampaui korupsi. Menurut laporan pembahasan DPR, aturan tersebut menjangkau sejumlah kejahatan serius, termasuk narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.
Perluasan tersebut relevan bagi korban investasi ilegal dan penipuan digital. Dalam perkara dengan korban berjumlah besar, keberhasilan menghukum pelaku belum tentu berbanding lurus dengan pengembalian kerugian. Instrumen perampasan aset diharapkan membuka jalur pemulihan yang lebih efektif, bergantung pada keberhasilan penelusuran harta dan pelaksanaan putusan.
Meski demikian, pengesahan ini menyisakan perdebatan mengenai kekayaan yang meningkat secara tidak wajar. Habiburokhman menyatakan DPR tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment setelah menerima berbagai pandangan yang menolak pengaturannya.
“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak,” kata Habiburokhman seusai rapat paripurna, sebagaimana diberitakan ANTARA, Kamis (19/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, DPR mempertimbangkan aspek hak asasi manusia serta perbedaan antara ketentuan hukum acara dan hukum pidana materiil. Menurutnya, pengaturan peningkatan kekayaan tidak wajar tidak tepat ditempatkan dalam undang-undang yang berfokus pada mekanisme perampasan aset.
Keputusan tersebut memiliki konsekuensi penting. Perampasan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana berbeda secara hukum dari pemidanaan seseorang hanya karena kekayaannya bertambah secara tidak wajar. Dengan tidak dimasukkannya illicit enrichment, undang-undang ini tidak dapat diperlakukan sebagai dasar otomatis untuk menghukum setiap pemilik harta yang tidak mampu menjelaskan peningkatan kekayaannya.
Di sisi lain, kekayaan tidak wajar tetap dapat menjadi informasi awal yang memerlukan pemeriksaan berdasarkan kewenangan dan peraturan lain yang berlaku. Efektivitas penindakannya bergantung pada kemampuan aparat menemukan hubungan antara aset, perbuatan melawan hukum, dan ketentuan pembuktian yang sah.
Persoalan berikutnya adalah pengawasan kewenangan negara. Penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset membawa risiko pelanggaran hak apabila tidak dibatasi prosedur yang ketat. Karena itu, rancangan yang disahkan mencakup pengaturan badan pengelola, mekanisme pengawasan, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, dan sistem informasi pengelolaan aset.
Habiburokhman menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum.
“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” ujarnya dalam laporan yang dipublikasikan DPR.
Dengan pengesahan ini, pekerjaan pemerintah dan lembaga penegak hukum beralih pada penyiapan pelaksanaan aturan, termasuk kelembagaan pengelola dan pengawas aset. Keberhasilannya kelak tidak cukup diukur dari banyaknya aset yang disita, melainkan dari nilai harta hasil kejahatan yang benar-benar dipulihkan, dikembalikan kepada korban atau negara, dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
