Kenaikan tarif ojek online yang diumumkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menandai babak baru dalam dinamika ekonomi digital Indonesia. Kemenhub menyatakan bahwa penyesuaian tarif sudah final, dengan kenaikan…

Semakin kabur batas antara negara dan pemerintah, semakin besar pula risiko terjadinya kekeliruan berpikir publik. Dalam wacana bela negara, kerancuan ini menjadi serius ketika kritik terhadap…

Wacana vasektomi sebagai syarat bantuan sosial bukan saja problematis dari segi etika, tetapi juga menyesatkan secara logika dan cacat dalam nalar keadilan sosial. Usulan ini datang…

Pertemuan elite politik terus berulang, tetapi apakah benar-benar membawa dampak nyata?

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia dengan penuh semangat meluncurkan program konversi minyak tanah ke gas elpiji (LPG) 3 kg di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Polemik pagar laut terus berlarut, tetapi negara tampak ragu-ragu dalam bertindak. Dugaan korupsi, maladministrasi, hingga penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang mencurigakan sudah terang benderang.

Bahlil berlagak pahlawan. Menteri ESDM ini kini tampil seolah menyelesaikan masalah yang ia ciptakan sendiri: aturan pembatasan penjualan LPG 3 kg di pengecer.

yang membatasi penjualan LPG 3 kg hanya di agen resmi Pertamina telah menciptakan kepanikan di masyarakat.

Ketika sebuah program bernilai triliunan rupiah diluncurkan dengan tujuan mulia, ada satu pertanyaan yang selalu muncul: siapa yang benar-benar diuntungkan?