Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelesaikan penyidikan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan membawa kasusnya ke pengadilan.

Dengan wajah datar dan tangan terborgol, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto keluar dari ruang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/02/2025), pukul 18.07 WIB.

Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang yang digelar pada Kamis (13/02/2025).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Ridwan Mansyur, untuk diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan.

Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022, Arief Budiman, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Harun Masiku.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, keluar dari Gedung KPK di Jakarta Selatan.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Penambahan jumlah reses Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2024-2029 memunculkan kekhawatiran baru terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Kami memohon kepada KPK agar pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah peringatan HUT PDI Perjuangan,” ujar Ronny di Jakarta.

Laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam daftar tokoh terkorup 2024 menuai respons dari berbagai pihak.