Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dengan mengundang sejumlah pakar hukum tata negara guna menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait…
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah wajib segera ditindaklanjuti oleh pemerintah dan DPR.…
Mahkamah Konstitusi resmi memutuskan pemilu nasional dan daerah akan diselenggarakan secara terpisah mulai tahun 2029. Ini berarti pemilu untuk memilih Presiden, DPR, dan DPD akan berlangsung…
Jakarta – Pemisahan jadwal pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) menuai berbagai respons. Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS) DPP…
Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah menuai respons luas dari kalangan akademisi dan pengamat politik. Direktur Eksekutif Pusat Kajian…
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum nasional dan daerah harus dipisahkan. Pemilu nasional yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, presiden dan wakil…
Wacana koalisi permanen yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai upaya untuk memperkuat barisan partai pendukungnya sekaligus membatasi ruang gerak PDI Perjuangan (PDIP) agar sulit bergabung ke pemerintahan.
Pernyataan Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2025 menunjukkan bagaimana politik di Indonesia sering kali terjebak dalam logika kekuasaan yang dangkal.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menargetkan partainya meraih setidaknya 102 kursi dalam Pemilu 2029 mendatang.
“Ini harapan rakyat yang akhirnya terwujud. Putusan ini adalah kado tahun baru dari MK untuk demokrasi yang lebih adil,” ujar Sahrin Hamid di Jakarta