Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencabut peringatan dini tsunami yang sempat diberlakukan pasca gempa bermagnitudo 8,7 mengguncang wilayah Kamchatka, Rusia, pada Rabu pagi (30/7/2025). Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemantauan marigram atau grafik tinggi muka laut yang menunjukkan penurunan signifikan gelombang laut.
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa peringatan dini tsunami yang dikeluarkan pada pukul 06.24 WIB telah berakhir pada pukul 23.00 WIB. Ia menjelaskan bahwa semua titik pemantauan telah menunjukkan pola gelombang yang mengecil dan energi yang terdisipasi.
“Seluruh marigram sudah cenderung ramping mengecil, gambaran energi sudah terdisipasi,” ujar Daryono dalam pernyataan tertulis kepada media.
Gempa tersebut sempat memicu peningkatan muka air laut antara 5 hingga 20 sentimeter di sejumlah wilayah Indonesia Timur, seperti Kepulauan Talaud, Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong Utara, Jayapura, dan Sarmi. Akibatnya, status waspada tsunami sempat diberlakukan di kawasan pesisir yang berpotensi terdampak.
Menanggapi situasi ini, Markas Besar TNI juga telah menyiagakan pasukan dari ketiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara, untuk mendukung evakuasi warga pesisir. Langkah cepat tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Panglima TNI sebagai bagian dari kesiapsiagaan tanggap darurat bencana.
“Sesuai perintah Panglima TNI, TNI telah melakukan langkah-langkah cepat sebagai bagian dari kesiapsiagaan tanggap darurat,” ungkap Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Rabu (30/7/2025).
Ia menambahkan bahwa pasukan dari komando distrik militer dan komando resor militer telah diminta bergabung dengan aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah dalam pengamanan dan evakuasi warga pesisir. Beberapa kapal perang dari Pangkalan TNI AL juga disiagakan, serta unsur TNI AU disiapkan untuk observasi udara dan mobilisasi cepat.
Walau peringatan tsunami telah dicabut, BMKG dan TNI menyatakan akan terus berkoordinasi dengan BNPB serta instansi lainnya guna menjamin keselamatan masyarakat dan merespons perkembangan situasi dengan cepat dan terukur.