Bogor – Seperti pusaran arus yang tak kasatmata namun kian kuat, Indonesia kini berada dalam lingkaran tiga krisis besar lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut kondisi tersebut sebagai “triple planetary crisis” yang tak lagi sekadar isu global, melainkan ancaman nyata yang dirasakan masyarakat dari hari ke hari.
Pernyataan itu disampaikan Hanif dalam kegiatan Aksi Bersih Sungai dan penanaman pohon di aliran Sungai Cikeas, Sentul, Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/2/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa Indonesia tengah menghadapi tiga krisis utama sekaligus, yakni krisis perubahan iklim, pencemaran lingkungan, serta persoalan sampah yang belum tertangani optimal.
“Kita benar-benar berada di dalam pusaran triple planetary crisis. Ini bukan lagi isu dunia, ini sudah menjadi tantangan nyata yang kita hadapi dari hari ke hari,” kata Hanif.
Ia merujuk pada data United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang mencatat tahun 2024 sebagai periode terpanas sepanjang sejarah pencatatan suhu global, dengan kenaikan mencapai 1,4 derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri. Menurutnya, kenaikan suhu tersebut membawa konsekuensi serius bagi negara tropis seperti Indonesia.
“Kenaikan suhu 1,4 derajat ini sangat berdampak bagi negara tropis seperti Indonesia. Curah hujan ekstrem, hidrometeorologi, banjir, dan kenaikan muka air laut sudah menjadi pola baru, bukan lagi anomali,” ujarnya.
Selain perubahan iklim, Hanif juga menyoroti kondisi sungai di Tanah Air yang dinilai masih jauh dari kata bersih. Berdasarkan pengamatannya selama bertugas, hampir seluruh sungai di Indonesia masih tercemar sampah, baik plastik maupun limbah lainnya.
“Sepanjang saya bertugas, hampir tidak ada satu pun sungai kita yang benar-benar bersih dari sampah, baik plastik maupun limbah lainnya. Ini menjadi pekerjaan besar kita bersama,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa persoalan sampah laut berawal dari daratan dan aliran sungai. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan terbawa arus hingga ke laut dan memperburuk krisis lingkungan secara menyeluruh.
“Sampah laut dimulai dari sampah sungai. Dari daratan yang jatuh ke sungai lalu ke laut dan memperparah krisis iklim. Karena itu kita harus bergerak dari hulu,” ujarnya.
Pemerintah, lanjut Hanif, tengah memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui berbagai program, termasuk National Plastic Action Plan, serta menjalin sinergi dengan mitra internasional untuk menekan laju pencemaran plastik.
Dalam kegiatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hazuarli Halim, menekankan pentingnya pendekatan moral dan keagamaan dalam menjaga lingkungan.
“Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Karena itu kita wajib menjaga keseimbangan lingkungan yang telah Allah ciptakan,” kata Hazuarli.
Ia menegaskan bahwa tindakan membuang sampah sembarangan, khususnya ke sungai, danau, dan laut, telah difatwakan haram oleh MUI karena menimbulkan mudarat bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat.
“Menjaga lingkungan itu kewajiban dan berpahala, sementara mencemarkan lingkungan adalah haram dan berdosa. Ini harus menjadi kesadaran kolektif,” ujarnya.
Hazuarli berharap gerakan literasi lingkungan melalui masjid dan dakwah dapat memperkuat perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan. Dengan pendekatan spiritual yang menyentuh nilai dasar kehidupan, diharapkan kesadaran menjaga bumi tumbuh dari dalam diri setiap individu.
Peringatan HPSN 2026 di Bogor menjadi pengingat bahwa krisis iklim, pencemaran, dan sampah bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas hari ini yang menuntut aksi nyata dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Tanpa langkah bersama yang konsisten, pusaran tiga krisis tersebut dikhawatirkan akan semakin memperberat beban generasi mendatang.