Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini bencana, khususnya tsunami, pascagempa magnitudo 8,7 yang mengguncang Kamchatka, Rusia, Rabu (30/7/2025). Imbauan tersebut disampaikan setelah BMKG resmi mencabut peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan untuk beberapa wilayah pesisir di Indonesia Timur.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menekankan pentingnya pengkajian ulang terhadap kesiapan teknis dan infrastruktur daerah dalam menghadapi potensi bencana serupa. Ia menyebut aspek yang perlu ditinjau kembali meliputi jalur evakuasi, ketersediaan fasilitas pengungsian, kesiapan peralatan darurat, hingga logistik pendukung.
“Pemda dapat mengkaji kembali efektivitas jalur evakuasi, fasilitas di lokasi pengungsian, kesiapan peralatan, serta logistik,” ujar Abdul dalam pernyataannya, Kamis (31/7/2025).
BNPB juga menyoroti pentingnya pelatihan kesiapsiagaan bencana secara berkala untuk masyarakat di wilayah rawan. Meski gelombang tsunami yang terjadi hanya tergolong minor, BNPB tetap menilai perlunya kewaspadaan tinggi karena dampak bencana bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan skala.
Peringatan dini tsunami sempat diberlakukan oleh BMKG menyusul gempa kuat yang terjadi di Kamchatka. Laporan BNPB menunjukkan sembilan titik wilayah di Indonesia terdampak gelombang tsunami kecil, antara lain di Jayapura, Papua Barat, Halmahera Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Gorontalo. Tidak ada laporan kerusakan signifikan maupun korban jiwa, namun sempat terjadi evakuasi di beberapa lokasi.
Di Gorontalo, tercatat 100 warga mengungsi ke Pangkalan TNI Angkatan Laut setempat. Sementara di wilayah lain, masyarakat memilih mengungsi mandiri ke tempat yang dianggap aman.
Menutup keterangannya, Abdul Muhari menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat sangat penting untuk menjamin keselamatan publik dari bencana alam.