Wacana vasektomi sebagai syarat bantuan sosial bukan saja problematis dari segi etika, tetapi juga menyesatkan secara logika dan cacat dalam nalar keadilan sosial. Usulan ini datang…
Enam kali ganti kurikulum dalam dua dekade terakhir mencerminkan betapa pendidikan di Indonesia dijalankan tanpa arah yang konsisten. Mulai dari Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004, KTSP 2006,…
Kegaduhan seputar keberadaan ormas-ormas yang diduga terlibat premanisme kini makin riuh. Pemerintah pusat dan DPR mengajukan ide revisi UU Ormas, seolah itu jawaban atas keresahan publik.…
Teknologi berkembang lebih cepat dari cara kita menafsirkan dampaknya. Termasuk dalam dunia jurnalisme. Hari ini, kecerdasan buatan (AI) bukan lagi gagasan futuristik, tapi kenyataan yang menyusup…
Koperasi seharusnya menjadi simbol kekuatan rakyat, tempat di mana gotong royong bertemu dengan kedaulatan ekonomi dari bawah. Namun kini, narasi itu dibajak oleh kepentingan kekuasaan. Alih-alih…
Program makan siang gratis kini menjadi kebijakan unggulan. Diperkenalkan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyat kecil. Tapi, tidak sedikit yang mempertanyakan arah dan logikanya. Salah satu…
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tasikmalaya kembali menjadi cermin buram wajah demokrasi kita. Di tiga desa terpencil—Ciheuras, Pameutingan, dan Parentas—proses distribusi logistik bukan hanya soal teknis.…
Hakim mana yang berani menyatakan ijazah Presiden Joko Widodo palsu? Ini bukan pertanyaan retoris. Ini pertanyaan fundamental bagi masa depan hukum Indonesia. Kasus dugaan ijazah palsu…
Kalau ijazah Joko Widodo ternyata palsu, siapa yang harus dipenjara? Pertanyaan ini tidak berlebihan. Ini soal keadilan, konstitusi, dan kepercayaan publik terhadap negara. Sebab jika benar,…
Joko Widodo tampaknya lupa, bahwa ia pernah menjadi pejabat publik. Ia bukan lagi warga biasa, karena pernah menjadi Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, dan dua…